REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, mengatakan, untuk mendukung kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua, semua elemen harus memiliki kesadaran yang tinggi dalam penerapan disiplin protokol kesehatan (prokes) untuk kesuksesan penyelenggaraan. TNI-Polri akan mendukung penuh segala persiapan dan pelaksanaan dari kegiatan tersebut.
“Guna mendukung kesuksesan PON XX, seluruh elemen di Papua harus memiliki kesadaran yang tinggi terkait disiplin prokes yang menjadi upaya pencegahan terbaik dan sudah harus menjadi kebutuhan serta bagian dari kehidupan sehari-hari,” ujar Hadi dalam siaran pers, Jumat (27/8).
Hal tersebut Panglima TNI sampaikan saat memimpin diskusi dan tatap muka bersama Forkopimda Provinsi Papua, Kota, dan Kabupaten Jayapura, Kamis (26/8). Pada kesempatan itu dia hadir bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Panglima TNI mengatakan, guna menyambut dan mendukung PON XX mendatang, masyarakat juga harus sehat agar dapat terhindar dari Covid-19. Menurut dia, masyarakat harus sudah divaksin agar dapat menikmati pertandingan dan cabang-cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Oktober mendatang tersebut.
Di sisi lain Panglima TNI memaparkan, saat ini data indikator penanganan Covid-19 di Provinsi Papua membaik, terutama dengan angka kematian yang rendah. Namun, dia melihat positivity rate di Papua masih tinggi, yakni berada di angka 12,9 persen.
Tingkat perawatan dan positivity rate tertinggi ada di Kota Jayapura, tapi di sana BOR tidak tinggi dan angka kematiannya rendah. Menurut Hadi, perawatan yang baik mampu menekan angka kematian, tetapi penularan masih cukup tinggi di tengah masyarakat. Itu juga terjadi di Kabupaten Jayapura.
“Tracing kontak erat perlu diperbaiki agar penularan berkurang, dan positivity rate menurun. Dengan tracing yang sesuai standar, maka dapat mempercepat penanganan pasien yang terkonfirmasi positif,” kata dia.
Sementara itu, terkait vaksinasi, Panglima TNI menyampaikan, pemerintah daerah bersama dengan instansi terkait, yakni TNI-Polri, BNPB, dan Kemenkes harus meningkatkan sinergi, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam manajemen vaksinasi. Dia mengungkapkan, ada dua strategi vaksinasi saat ini.
“Ada dua strategi vaksinasi saat ini, terpusat dan jemput bola. Kita akan ke wilayah-wilayah. Contoh dari lanud kemarin menggunakan perahu kecil untuk mendatangi warga dipinggiran Danau Sentani untuk diberikan vaksinasi. Ini contoh yang bagus,” jelas dia.
Setelah kegiatan tersebut, Panglima TNI bersama Kapolri meninjau penggunaan dari aplikasi "Silacak" yang diawaki oleh Empat Pilar. Sebagaimana diketahui, keempat pilar tersebut bertugas sebagai petugas yang melakukan tracing di lapangan.
Saat mengecek para petugas Empat Pilar tersebut, Panglima TNI menyampaikan, setiap petugas harus aktif untuk bergerak dan memperbaharui informasi setiap kasus disertai dinamika yang ada. “Kita harus total untuk melaksanakan tracing kontak erat dan menjaga masyarakat dari Covid-19. Perkuat pendampingan bagi saudara-saudara dan pantau perkembangan kesehatannya,” kata Hadi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyatakan, permasalahan teknis pelaksanaan PON XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI di Papua akan segera selesai. Persiapan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut kini sudah memasuki tahap akhir.
"Insya Allah pada tanggal dimulainya PON itu semua sudah selesai dan tidak ada masalah. Adapun soal venue yang dibangun di tanah-tanah tertentu, juga reklamasi di pantai tertentu itu sudah diselesaikan, sudah ada kesepakatan untuk penyelesaiannya," ungkap Mahfud dalam siaran pers, Jumat (20/8).
Sebagai Menko Polhukam, Mahfud ditugaskan untuk menangani soal urusan politik dan keamanan dalam pelaksanaan kedua kegiatan tersebut. Selain itu, dia juga ditugaskan untuk mengatasi persoalan lahan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan kegistan itu. Tugas itu diberikan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2021 tentang dukungan penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI Tahun 2021.
Ikuti Whatsapp Channel Republika