REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pascabencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Nelwan Harahap, mengatakan, pemerintah berkomitmen menangani dampak psikososial akibat pandemi Covid-19.

Komitmen itu utamanya diberikan pada kelompok masyarakat rentan seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas dan lain-lain. "Kita sudah punya pola yang cukup tertata rapi melalui Klaster Nasional Pengungsian dan Perlindungan, di mana ada enam subsklaster dan 3 pokja yang ditugasi untuk menangani dampak-dampak selain dampak kesehatan," kata Nelwan di Jakarta pada Selasa (24/8).

Melalui klaster nasional tersebut, kata dia, penanganan Covid-19, terutama terkait dampak yang ditimbulkan secara psikososial pada kelompok masyarakat rentan bisa dilakukan dengan efektif. Nelwan mengatakan, masyarakat bisa mendapatkan pendampingan psikososial dengan menggandeng berbagai lembaga nonpemerintah.

"Sejak Mei sampai Desember 2020, kita sudah melibatkan 387 lembaga nonpemerintah dengan didukung 152 lembaga usaha dan BUMN kita berhasil menghimpun dukungan SDM sebanyak 112 ribuan relawan," ujar Nirwan dalam webinar 'Hari Kemanusiaan Sedunia: Memperkuat Efektivitas Dukungan Bagi Masyarakat Rentan di Indonesia Saat Pandemi Covid-19'.

"Dan berhasil menyalurkan anggaran sebanyak Rp 2,7 triliun kepada 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan fokus 250 kabupaten kota yang mengalami kasus tertinggi di Indonesia," ucap Nirwan melanjutkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika