REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom senior INDEF Dradjad Wibowo kembali mengingatkan pemerintah untuk membatalkan rencana penurunan anggaran kesehatan dan anggaran perlindungan sosial. Dua program tersebut itu ada di jantung penanganan pandemi Covid-19.
“Itu adalah jantungnya. Selain tentunya anggaran untuk pemulihan ekonomi,” kata Dradjad, Senin (23/4). Pemerintah justru akan menurunkan anggaran kesehatan Rp 71,1 triliun, anggaran Perlinsos turun Rp 60,3 triliun. Totalnya Rp 131,4 triliun.
Dradjad mengungkapkan alasan, pertama, negara-negara yang sudah berhasil dengan vaksinasinya saja masih mengalami lonjakan kasus. Contohnya Amerika Serikat dan Inggris.
Ini karena, secara ilmiah vaksinasi memang diketahui belum signifikan mengurangi transmisi kasus. Tapi vaksinasi memang terbukti menurunkan hospitalisasi dan tingkat kematian. Itu pun dengan catatan, vaksinya mempunyai efikasi tinggi.
"Selain itu, AS dan Inggris tertolong oleh sistem pelayanan kesehatan maupun riset dan inovasi kesehatan berkelas dunia. Jadi, mereka mulai berhasil 'berdamai dengan corona," dalam arti membuat Covid-19 ini semakin mirip flu biasa,” papar Ketua Dewan Pakar PAN ini.
Indonesia, lanjut Dradjad, harus diakui masih jauh di bawah rata-rata dunia dalam vaksinasi. Per tanggal 23 Agustus 2021 baru 29,19 juta penduduk yang mendapat vaksin penuh, atau baru 11,5 persen. Masih jauh di bawah rata-rata dunia yang 24,4%. Inggris sudah 62,3 persen, AS sudah 51,9 persen.
Jika AS dan Inggris yang cakupan vaksinasinya tinggi, yankes, riset dan inovasi kesehatannya kelas dunia, ternyata masih terpukul ledakan kasus, bagaimana dengan kita? "Jadi di tahun depan kita masih sangat membutuhkan anggaran kesehatan dan perlinsos yang tinggi,” paparnya.
Kedua, menurut Dradjad, perkembangan varian SARS-CoV-2 ini sangat cepat. Semua negara terus berjaga-jaga menghadapinya, dengan program kesehatan dan perlinsos. "Indonesia tentu harus juga,” kata Dradjad.
Ketiga, belum ada data atau prediksi yang kredibel bahwa Indonesia akan mencapai imunitas komunal (herd immunity) pada tahun 2022. Keempat, selain mengejar vaksinasi pertama dan kedua, tahun 2022, Indonesia perlu //booster bagi mereka yang sudah divaksin sebelumnya. "Ini juga perlu dana APBN, kecuali pemerintah membuka vaksin berbayar seluasnya,” ungkapnya.
Kelima, anggaran kesehatan perlu besar utk mendukung riset dan inovasi penemuan vaksin, obat preventif dan obat kuratif. "Jadi, saya menyarankan pemerintah tidak memotong anggaran kesehatan dan perlinsos,” kata Dradjad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
