REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seperti sebagian besar negara di dunia, Indonesia juga mengevakuasi warga negaranya dari Afghanistan setelah negara Timur Tengah itu dikuasai Taliban. Pengamat menilai Indonesia memiliki modal besar dalam operasi evakuasi Warga Negeri Indonesia (WNI) dari Afghanistan.
Pengajar hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah mengatakan sudah menduga proses evakuasi akan berjalan lancar. Sebelumnya Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengumumkan Indonesia berhasil mengevakuasi 26 orang dari Afghanistan.
"Keberhasilan itu sudah dibuat sebelum operasi ini dilakukan. Kita sudah memiliki pondasi. Hubungan bilateral dengan Afghanistan sudah lama sekali. Mereka salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1948," kata Teuku.
Afghanistan juga mendukung Indonesia saat Agresi Militer Belanda I dan II. Begitu pula saat posisi Indonesia digoyang di PBB pada 1949. Pemerintah Presiden Soekarno juga mengundang Afghanistan dalam Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.
Pemerintah Indonesia setelahnya juga melakukan sejumlah perjanjian kerja sama. Terakhir, kata Teuku, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Afghanistan pada 2018. Sebelumnya mantan Presiden Afghanistan juga pernah berpartisipasi dalam Bali Democracy Forum (BDF).
"(Indonesia) juga banyak mendidik orang-orang Afghanistan di Indonesia, pelatihan kepolisian, pelatihan diplomatik, pelatihan guru, pelatihan kejuruan, dan menerima mahasiswa. Ini menunjukkan Indonesia memiliki modal di sana. Ini yang membuat kita tidak khawatir dengan nasib diplomat Indonesia di sana," katanya.
Menurut Teuku, diplomat-diplomat Indonesia tidak akan diganggu dan dapat bekerja dengan tenang di Kabul. Namun di saat yang sama Indonesia juga memahami risiko mengenai situasi yang saat ini terjadi di Afghanistan.
"Risiko yang ada, pemerintahan belum stabil. Sebelumnya kan ada rencana transisi dari wakil presiden ke pemerintah Taliban, tapi sekarang wakilnya juga meninggalkan negerinya. Sekarang ada pemerintah baru di Afghanistan, tapi masalahnya presiden yang baru akan menghadapi tantangan yang luar biasa," kata Teuku.
Pembagian peran pemerintahan yang belum selesai selain stabilitas dalam negeri juga masih menjadi tantangan besar. Kini juga ada tekanan dari luar negeri yang menilai Taliban akan menjalankan negara teroris dan menyebarkan terorisme.
"Maka daripada keadaan memburuk, harus ada antisipasi, menarik para diplomat dan keluarganya dari Kabul," kata Teuku.
"Hanya siapa yang ditinggalkan? Biasanya hanya pejabat-pejabat esensial saja, duta besar dan pejabat senior yang menangani ekonomi atau politik," tambahnya.
Teuku mengatakan hingga saat ini belum diketahui kondisi di Kabul akan seperti apa.Menurutnya pemulangan adalah bagian dari upaya menekan risiko jika situasi di Afghanistan memburuk.
Ia menambahkan kemungkinan Indonesia akan meninggalkan satu duta besar dan satu pejabat tinggi sebagai simbol kepentingan nasional Indonesia dapat dikomunikasikan dengan siapa pun yang memerintahkan.
"Kita tidak akan mengatakan itu kekuasaan de jure atau de facto, Indonesia tidak akan bilang. Intinya dubes dan pejabat tinggi ada di sana untuk senantiasa berkomunikasi dengan pemerintah dan masyarakat Afghanistan sehingga Indonesia senantiasa mengetahui perkembangan terkini," jelas Teuku.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
