Di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi, pemerintah memprediksi pada tahun depan Indonesia akan memasuki masa peralihan pandemi menjadi endemi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, peralihan tersebut harus disertai dengan perluasan vaksinasi serta kepatuhan masyarakat dalam melakukan protokol kesehatan.
"Kita mungkin melihat pada 2022 akan mengalami suatu masa, pandemi menjadi endemi sesuai dengan pandangan dari berbagai para ilmuwan mengenai apa kemungkinan future dari pandemi ini. Presiden menyampaikan kita akan terus merespon berbagai kondisi dengan kebijakan,” ujarnya saat konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022 secara virtual, Senin (16/8).
Menurutnya, pada tahun yang akan datang pemulihan ekonomi akan sangat bergantung pada kemampuan suatu negara dalam mengakses vaksin dan menangani pandemi.
"Peralihan menuju endemi tentu sangat bergantung pada perluasan vaksinasi, kepatuhan 3 M dan kedisiplinan masyarakat," katanya.
Oleh karena itu, menurut Sri Mulyani, fokus anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Hal ini disebabkan andemi Covid-19 pun masih akan menjadi faktor yang memengaruhi APBN pada tahun depan.
"APBN 2022 fokusnya sangat jelas adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Tentu Covid-19 masih akan menjadi faktor yang memengaruhi dan sangat dipertimbangkan dalam desain 2022," ungkapnya.
Menurut Sri Mulyani, masih tersedia cukup anggaran untuk pengendalian kasus Covid-19 dan vaksinasi pada 2022. Selain itu, pemerintah juga akan membuat skema 2022 dengan melakukan relokasi secara otomatis, sehingga diharapkan tidak menimbulkan disruptif jika kembali terjadi lonjakan kasus, seperti pada varian Delta saat ini.
"Kita berharap itu tidak terjadi, tapi tetap APBN harus menyiapkan kalau sampai hal-hal yang tidak dikehendaki terjadi pada 2022, dukungan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural akan menjadi lebih penting," ucapnya.
Sri Mulyani mengungkapkan pada tahun depan merupakan tahun terakhir dari UU/2020 mengenai defisit yang diperbolehkan di atas tiga persen, sehingga pemerintah akan berusaha menyeimbangkan secara harmonis antar kebutuhan melakukan konsolidasi fiskal, agar APBN menjadi sehat kembali dengan adanya kebutuhan dukungan APBN untuk pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19.
"Defisit RAPBN 2022 dijaga pada kisaran 4,85 persen PDB untuk memuluskan proses transisi konsolidasi fiskal," ucapnya.
Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menerangkan, indikasi transisi pandemi ke endemi Covid-19. Menurut Wiku, endemi digambarkan dengan situasi kondisi kasus Covid-19 lebih terkendali, tetapi bukan berarti virus telah hilang sepenuhnya.
"Hal-hal yang dapat mengindikasikannya pandemi telah bertransisi menjadi endemi, jika kekebalan masyarakat meningkat terhadap virus seiring dengan akselerasi vaksinasi maupun infeksi alamiah," kata Wiku dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (19/8).
Wiku mengatakan, kondisi ini secara alamiah juga membuat angka perawatan Covid-19 dan kematian akibat Covid-19 pun menurun. Namun, untuk mencapai kondisi itu harus diikuti dengan instrumen pengendalian Covid-19 yang efektif.
Wiku menyebut, dengan instrumen pengendalian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) saat ini, penerapan protokol kesehatan secara ketat (3M), target testing, tracing dan treatment (3T) juga vaksinasi di tiap kabupaten/kota diharapkan bisa mempercepat tercapainya kondisi tersebut.
"Kondisi tersebut cepat tercapai dengan syarat kolaborasi pemerintah dan masyarakat harus bisa mensukseskan kebijakan yang telah ada agar efektif dan signifikan hasilnya," kata Wiku.
Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Penguatan Penanganan Covid-19 di Bali yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Ganip Warsito mengatakan, pemerintah akan mengubah penanganan menjadi pengendalian Covid-19.
Perubahan strategi ini bertujuan untuk menjadikan pandemi sebagai endemi Covid-19. "Jadi arahnya itu mengubah pandemi menjadi endemi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
