REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA -- Kepolisian Resor (Polres) Mimika, Papua, terus meningkatkan deteksi dini terhadap berbagai potensi ancaman gangguan keamanan menjelang perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. PON akan digelar pada 2-15 Oktober 2021.
Kapolres Mimika AKBP IGG Era Adhinata mengatakan, dalam upaya melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi ancaman itu, aparat TNI dan Polri membutuhkan dukungan dari semua pihak. Terutama para tokoh masyarakat, tokoh agama untuk bersama-sama menjaga suasana tetap kondusif menjelang dan selama kegiatan PON XX Papua berlangsung.
"Memperkuat deteksi dini tentu harus dilakukan agar PON XX Papua bisa berjalan sukses dan lancar. Semua unsur intelijen dan juga dukungan dari para tokoh sangat diperlukan untuk menjaga kondusivitas keamanan pada saat pelaksanaan PON XX," kata AKBP Era Adhinata, Rabu (18/8).
Pekan lalu Polres Mimika mendapat kunjungan dari staf Kapolri terkait simulasi pengamanan PON XX Papua di wilayah klaster Kabupaten Mimika. Kapolres Mimika menyebut berapa banyak personel pengamanan yang akan dilibatkan selama penyelenggaraan PON XX berlangsung di Mimika akan terus dievaluasi dengan memperhitungkan kebutuhan yang ada.
"Kami masih terus melakukan evaluasi berapa banyak personel yang akan digerakkan, tentu setelah kami menghitung kebutuhannya," ujar AKBP Era Adhinata. Menurut dia, saat ini situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Mimika masih kondusif, termasuk saat peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2021.
"Kami mengapresiasi semangat yang luar biasa dari warga Mimika meskipun di tengah situasi pandemi Covid-19, tapi masyarakat sangat antusias mengadakan kegiatan-kegiatan memeriahkan HUT Kemerdekaan RI dengan tetap mematuhi protokol kesehatan," ujarnya. Demi menjaga situasi kamtibmas yang harmonis dan kondusif menjelang PON XX Papua, Polres Mimika akan mempertimbangkan secara matang pemberian izin bagi kelompok manapun untuk menggelar kegiatan, apalagi di tengah situasi pandemi.
Saat ini Mimika menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level III. "Selama kegiatan-kegiatan itu tidak memiliki dampak yang cukup rawan bagi situasi keamanan secara keseluruhan tentu kami akan jemput bola, tapi kalau berujung anarkis disertai berbagai kepentingan politik di balik itu, maka tentu akan kami halangi," ujar AKBP Era Adhinata.
Sebelumnya, pada 16 Agustus lalu Polres Mimika didukung jajaran TNI setempat mencegah aksi unjuk rasa sekelompok warga di Kantor DPRD Mimika untuk menuntut pembebasan aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Viktor Yeimo yang kini ditahan di Polda Papua untuk menjalani proses hukum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
