REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Charles Simabura, mengatakan pembelian mobil dinas baru untuk Gubernur Sumbar Mahyeldi dan wakilnya Audy Joinaldy tidak hanya jadi objek kritik untuk Pemprov. Charles melihat pengadaan mobil dinas baru ini juga karena andil DPRD Provinsi Sumbar yang meloloskan penganggaran ini dalam pembahasan Rencana APBD.
"Kita sayangkan juga DPRD yang meloloskan. Jangan hanya kepada gubernur ditimpakan. Gubernur itu kan tidak atas keinginan sendiri. Artinya DPRD dan gubernur tidak peka," kata Charles, kepada Republika, Rabu (18/8).
Charles berpendapat pemerintah dan lembaga legislatif harus fokus dalam menyusun anggaran. Supaya dalam situasi sulit akibat pandemi covid-19 ini, anggaran yang dimiliki pemerintah dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
Dengan mencuatnya seputar pembelian mobil dinas baru gubernur dan wakil gubernur Sumbar ini, menurut Charles harus menjadi bahan evaluasi bagi kepala daerah yang lain. Ia berharap para bupati wali kota beserta wakilnya belajar dari pro dan kontra pembelian mobil dinas baru gubernur ini.
"Jangan-jangan di tempat lain (Pemda lain) juga sedang menyiapkan anggaran untuk beli mobil dinas baru untuk bupati dan wali kota beserta wakilnya. Ini harus dicegah supaya kepala daerah harus fokus dulu kepada penanganan covid," ucap Charles.
Pengadaan mobil dinas baru untuk gubernur dan wakil gubernur Sumbar menjadi sorotan karena dibeli saat situasi pandemi yang membutuhkan alokasi dana cukup besar. Mahyeldi kini diberi fasilitas mobil dinas Mitsubishi Pajero. Sedangkan Audy kini diberi Hyundai Palisade. Untuk pengadaan dua mobil dinas ini menelan anggaran Rp 2 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika