REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pengamat Komunikasi Politik Universitas Andalas, Najmuddin Rasul, mengatakan pemberian mobil dinas baru untuk Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi dan wakilnya Audy Joinaldy sebenarnya tidak melanggar aturan apapun. Proses pembelian mobil dinas tersebut menurut Najmuddin sudah dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bersama DPRD Sumbar.
Tapi pengadaan mobil dinas baru itu menurut Najmuddin sekarang menjadi sorotan lantaran masyarakat sedang dilanda krisis akibat pandemi Covid-19. Seharusnya untuk menjaga perasaan masyarakat yang sedang sulit, bantuan mobil dinas ini, kata dia, ditolak oleh Mahyeldi dan Audy.
"Pemberian mobil dinas ini legal karena sudah diatur dalam Undang Undang dan Peraturan Pemerintah. Ini masalah kepatutan. Dalam kondisi sekarang menerima bantuan mobil dinas itu tidak patut," kata Najmuddin, kepada Republika, Rabu (18/8).
Najmuddin menyebut harusnya Mahyeldi dan Audy menolak bantuan mobil dinas baru ini untuk memperlihatkan mereka punya rasa empati terhadap kondisi masyarakat. Mereka cukup memanfaatkan kendaraan dinas yang sudah ada dan meminta dana pengadaan mobil baru itu dialokasikan untuk membantu masyarakat.
Sekarang untuk mengobati kekecewaan masyarakat, Najmuddin menyarankan Mahyeldi dan Audy melakukan komunikasi politik kepada masyarakat. Keduanya disarankan menjelaskan alasan mereka menerima bantuan mobil baru tersebut.
"Coba lakukan komunikasi politik dengan warga kenapa mau menerima bantuan mobil ini. Jelaskan kalau mereka memang sangat memerlukan mobil baru," ujar Najmuddin.
Pengadaan mobil dinas baru untuk gubernur dan wakil gubernur Sumbar menjadi sorotan karena dibeli saat situasi pandemi yang membutuhkan alokasi dana cukup besar. Mahyeldi kini diberi fasilitas mobil dinas Mitsubishi Pajero. Sedangkan Audy kini diberi Hyundai Palisade. Untuk pengadaan dua mobil dinas ini menelan anggaran Rp 2 miliar lebih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika