Menyusul penurunan harga tes PCR, Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menilai perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan batasan tarif tertinggi tes Covid-19 di daerah. Wiku menghimbau, dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
"Kementerian Kesehatan menghimbau Dinas Kesehatan Provinsi dan dinas kesehatan kabupaten kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan PCR," kata Wiku dalam konferensi pers, Selasa (17/8).
Wiku mengatakan, pengawasan dan pembinaan ini dilakukan untuk memastikan penerapan tarif tertinggi RT PCR sesuai di lapangan.
"Kemenkes secara resmi telah menurunkan harga pemeriksaan RT PCR sebesar 45 persen, dengan tarif PCR tertinggi di Pulau Jawa Bali adalah Rp 495 ribu dan di luar Jawa-Bali adalah Rp 525 ribu," ujarnya.
Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Lia G. Partakusuma menilai, penurunan harga tes PCR adalah hal yang baik. Namun, ia berharap dibuat suatu sistem yang juga menurunkan harga beli tes PCR.
"Kami setuju sekali kalau harga PCR turun, tapi mohon bantuan harga beli juga harus turun," kata Lia, dihubungi Republika, Selasa (17/8).
Lia menambahkan, mungkin penurunan harga tes PCR ini tidak bisa langsung diberlakukan dalam waktu singkat bagi sejumlah rumah sakit. Sebab, masih ada rumah sakit yang sudah terlanjur membeli tes PCR dengan harga yang sama.
Saat ini, lanjut dia, Persi juga selalu memastikan agar rumah sakit atau laboratorium yang melakukan tes PCR tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Lebih lanjut, ia berharap dengan adanya kebijakan penurunan harga tes PCR ini bisa membantu pencegahan penularan Covid-19 di masyarakat.
Selama ini, testing di masyarakat masih belum maksimal. Bahkan, berdasarkan data yang dirilis oleh Satgas Penanganan Covid-19 setiap harinya, jumlah testing beberapa kali sempat di bawah 100 ribu per hari.
Masyarakat pun diharapkan tetap menjaga protokol kesehatan dan bersabar dalam membatasi mobilitasnya. Sebab, pencegahan pada diri sendiri merupakan langkah yang paling penting dalam memutus rantai penularan Covid-19.
"Serta memanfaatkan penurunan tarif PCR untuk memutuskan rantai penularan Covid-19 di lingkungan masing-masing," kata dia lagi.
Sementara, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Kota Bekasi menyarankan pemerintah dapat menggratiskan tes antigen daripada menurunkan harga tes PCR. Ketua ARSSI Kota Bekasi, dr Eko Nugroho, menjelaskan, tes PCR bukanlah cara yang digunakan untuk mencari kasus baru, tapi sebagai penegasan atas kasus baru yang dicurigai.
"Kalau ini dikaitkan dengan tes dan tracing yang rendah. Ya pemerintah gunakan saja antigen. Dan itu harusnya digratiskan. Dan penggunaan PCR fokusnya untuk mendiagnosa kasus baru yang dicurigai," jelas Eko kepada wartawan, Rabu (18/8).
Lebih lanjut, Eko mengatakan, apabila pemerintah mau meningkatkan tracing dengan menurunkan harga PCR, dampaknya tidak akan signifikan. Sebab, tracing menggunakan PCR akan lama jangka waktunya.
"Kalau dipaksakan dengan PCR itu akan lama. Makanya pemerintah fokus ke tracing, menggunakan antigen. Karena PCR untuk menegaskan diagnosa, dan penggunaan bukan dalam konteks tracing atau tes massal," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
