Rabu 18 Aug 2021 06:56 WIB

Baru 23 Ribu Desa yang Sudah Membentuk Posko Covid-19

Hanya 46 persen desa di tiap provinsi yang melaporkan kinerja posko Covid-19.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Agus raharjo
Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito berpose usai memberikan keterangan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/7/2020).
Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito berpose usai memberikan keterangan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/7/2020).

REPUBLIKA.CO.ID,

 

 

Masih Banyak Desa Kelurahan yang Belum Bentuk Posko Penanganan COVID-19

JAKARTA--Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan Pemerintah saat ini memprioritaskan penguatan koordinasi penanganan Covid-19 melalui posko tingkat desa atau kelurahan. Namun demikian, Wiku menyebut masih banyak desa dan kelurahan di Indonesia yang belum membentuk posko.

"Hingga 15 agustus dari sekitar 80 ribu desa kelurahan di Indonesia baru sekitar 23 ribu di antaranya yang telah membentuk posko," ujar Wiku dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (17/8).

Tak hanya itu, kata Wiku mengatakan, dari jumlah tersebut tidak semua posko yang rutin melaporkan kinerja. Padahal kata Wiku, posko menjadi tombak pengawasan dan pelaporan kepatuhan protokol kesehatan serta penanganan dini Covid-19 pada tingkatan terkecil.

"Rata-rata baru sektiar 46 persen desa kelurahan di tiap provinsi yang telah melaporkan. Tentunya hal ini juga perlu untuk terus ditingkatkan, mengingat koordinasi pusat dan daerah merupakan salah satu elemen kunci dalam keberhasilan penanganan Covid-19," kata Wiku.

Wiku mengatakan, penguatan kebijakan dan koordinasi merupakan salah satu modal untuk Indonesia merdeka Covid-19. Karena itu, penguatan kebijakan dan koordinasi penanganan Covid-19 akan berfokus pada karakteristik, kondisi, dan kesiapan daerah masing-masing.

Ia mengatakan, penguatan koordinasi melalui posko tingkat desa atau kelurahan ini juga menjadi salah satu inovasi pemerintah tahun ini dan akan diperluas menjadi posko atau satgas di fasilitas publik. "Karena tentunya dengan Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi dan 514 kab/kota pendekatan yang dilakukan untuk penanganan Covid-19 dapat berbeda-beda setiap daerahnya," ujarnya.

Ia menyebut, dalam mencapai tujuan merdeka Covid-19 ini perlu setidaknya tiga modal utama yang membutuhkan penguatan secara terus menerus. Yakni kepatuhan protokol kesehatan, penguatan kebijakan dan koordinasi, serta kesiapan fasilitas kesehatan.

Wiku optimistis merdeka Covid-19 akan terwujud dengan ketiga modal tersebut apabila dilaksanakan seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah secara disiplin dan konsisten. "Dengan terus menguatkan dan meningkatkannya maka bukan tidak mungkin kita akan mencapai titik di mana kita merdeka Covid-19, yaitu merdeka untuk melakukan aktivitas dan produktif seperti sedia kala dengan tetap aman dari bahaya tertular Covid-19," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement