REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis antikorupsi, Erwin Natosomal menyoroti pidato Presiden Joko Widodo yang tidak menyinggung komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dalam pidato kenegaraan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Republik Indonesia (RI). Dalam pidatonya, Jokowi hanya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dinilai tetap bersinergi di tengah pandemi Covid-19.

"Tidak dimuatnya persoalan pemberantasan korupsi dalam pidato kali ini menjadi sinyal yang jelas nirkomitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi," kata Erwin dalam pesan singkatnya, Senin (16/8).

Padahal, lanjut Erwin, saat ini sedang banyak sekali persoalan kelembagaan yang menyangkut pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah polemik status pegawai KPK. "Pada sisi lain, dapat juga dibaca bahwa Jokowi sedang menutup mata degradasi pemberantasan korupsi dalam periode pemerintahannya," ujar Erwin.

Dalam pidato kenegaraannya, Jokowi menyampaikan, keseimbangan dan saling kontrol antar-lembaga negara sangatlah penting dalam sistem ketatanegaraan. Namun, kerja sama, sinergi, serta kerelaan untuk berbagi beban dan tanggung jawab menurut Jokowi adalah yang utama dalam menghadapi pandemi.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga-lembaga Negara, juga kepada Bank Indonesia, Otoritas

Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia, termasuk Komisi Pemilihan Umum dan

Badan Pengawas Pemilihan Umum, atas dukungannya yang konsisten dan produktif selama ini, " ujar Jokowi saat membacakan pidato kenegaraan di Gedung Parlemen, Jumat (16/8).

Baca juga : Jokowi Targetkan Angka Kemiskinan 2022 di Bawah 9 Persen

Ikuti Whatsapp Channel Republika