REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Camat Tambora, Jakarta Barat, Bambang Sutarna mengakui warganya mendapatkan beras tak layak dari Kementerian Sosial (Kemensos). Ia mengungkapkan beberapa RW di Kelurahan Angke mendapatkan beras tidak layak konsumsi itu.
"Mudah-mudahan bisa diganti. Harapan kami seperti itu," kata Bambang, Senin (9/8).
Bambang sendiri tidak bisa ikut campur dalam membantu warga mendapatkan ganti rugi beras lantaran hal tersebut bukan ranahnya."Itu bagian dari Kementerian sosial, kita tunggu info saja," kata Bambang.
Sebelumnya, Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten dan PT Pos Indonesia mengganti beras bantuan pemerintah tak layak konsumsi yang menyebar Kelurahan Angke, Tambora, Jakarta Barat.
Kepala Bidang Operasional dan Pelayanan Publik dari Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Volta Aresta menyebutkan, penggantian sekaligus menarik beras tersebut telah dilakukan sejak Sabtu (7/8).
Beras tersebut dinilai tidak layak konsumsi lantaran ditemukan beberapa gumpalan dan benda asing."Beras yang dari pemerintah itu beras medium, soal beras basah dan sedikit menggumpal itu lantaran terjadi karena hujan dan kepanasan," kata Volta.
Gumpalan itu, lanjut Volta, disebabkan oleh tetesan air hujan yang jatuh ke beras saat proses bongkar muat.Sebagai gantinya, pihaknya telah memberikan penggantian beras di wilayah RW 11 dan RW 06 sebanyak 90 kilogram atau setara sembilan karung. "Proses penggantian beras basah menjadi beras layak konsumsi yang dilakukan pihak Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten bersama PT. Pos Indonesia berlangsung lancar," katanya.
Beras penuh kutu
Weli (64) selaku warga RW 03 di Tambora mengatakan, ia mendapat beras yang dipenuhi oleh kutu dan berwarna kuning. Karenanya, dia harus menjemur beras tersebut agar lebih bersih. "Sudah dibersihkan sama istri tadi pagi, sudah dipilih terus dioplos dengan beras yang bagus," kata dia.
Selain Weli, Ahmad selaku pengurus RW 03 juga mendapat laporan adanya temuan beras berkutu.Namun demikian, dia mengaku laporan tersebut tidak terlalu banyak."Enggak terlalu banyak, adalah sekitar 20-an yang melapor," kata dia.
Hingga saat ini, Ahmad berserta pengurus yang lain masih menampung aduan warga soal temuan beras tak layak dari pemerintah pusat itu. Oleh karena itu, Bambang berharap warganya mendapatkan penggantian beras yang layak dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial.
Ikuti Whatsapp Channel Republika