REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan pemerintah bertumpu pada tiga pilar utama dalam kebijakan penanganan Covid-19. Pilar utama adalah mempercepat vaksinasi, terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi.
"Pemerintah sedang meningkatkan jumlah vaksinasi harian mencapai 1.250.000 suntikan di bulan Agustus pada tujuh wilayah aglomerasi dan menyiapkan 1.230.000 suntikan vaksin di luar wilayah aglomerasi Jawa-Bali," kata Jodi, Ahad (8/7)
Jodi mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan 258 juta vaksin siap suntik pada periode Agustus hingga Desember ini. Pilar kedua adalah penerapan mengenakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak atau 3M yang masif di seluruh komponen masyarakat.
Ketiga, kegiatan testing, tracing dan treatment secara masif, termasuk menjaga keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR), penambahan fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen.
"Pemerintah pada periode Agustus ini menargetkan 579.000 ribu tes per hari dan akan melakukan tracing kepada 10 kontak erat per kejadian kasus positif yang sudah mulai dijalankan oleh TNI dan Polri di lapangan," ujarnya.
Jodi menuturkan, banyak pasien Covid-19 meninggal karena menjalani isolasi mandiri di kediaman masing-masing dan tidak terpantau tenaga kesehatan. "Ketika saturasi oksigen sudah turun atau mengalami pemburukan baru dibawa ke rumah sakit, sehingga berpotensi kematian karena terlambat mendapatkan penanganan," katanya.
Dia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan tempat tidur untuk isolasi terpusat di Jawa Bali. Ia mengatakan, isolasi terpusat sangat penting terutama bagi pasien-pasien yang berisiko tinggi, ataupun pasien yang tinggal satu rumah dengan orang-orang yang rentan terpapar Covid-19, seperti orang tua dan ibu hamil.
Jodi menambahkan, upaya mendorong pasien masuk ke isolasi terpusat bukan tugas mudah. Maka dari itu, lanjut dia, kontribusi semua pihak, mulai dari pemda, TNI, Polri, bahkan lembaga lain seperti institusi pendidikan terus digencarkan.
"Untuk itu diharapkan pasien yang terkonfirmasi positif dan berisiko bersedia untuk menjalani perawatan di isolasi terpusat," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika