Sabtu 07 Aug 2021 17:48 WIB

Satgas: Data Kasus Aktif di Depok Beda dengan Nasional

Terkait perbedaan data tersebut, sudah pernah disampaikan ke pemerintah pusat

Rep: Rusdy Nurdiansyah/ Red: Hiru Muhammad
Tenaga Kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rutan Kelas 1 Depok, Depok, Jawa Barat, Rabu (4/8/2021). Rutan kelas 1 Depok menggandeng Brimob Polri menyelenggarakan vaksinasi dengan menyasar 1.433 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai upaya mengendalikan penularan COVID-19.
Foto: Antara/Asprilla Dwi Adha
Tenaga Kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rutan Kelas 1 Depok, Depok, Jawa Barat, Rabu (4/8/2021). Rutan kelas 1 Depok menggandeng Brimob Polri menyelenggarakan vaksinasi dengan menyasar 1.433 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai upaya mengendalikan penularan COVID-19.

REPUBLIKA.CO.ID

DEPOK--Data kasus aktif di Kota Depok yang dilaporkan Satgas Covid-19 Pemerintah Pusat berbeda dan ada selisih atau gap dengan data di Kota Depok. Saat ini, kasus aktif di Depok sebanyak 9.518 sedangkan data di Pemerintah Pusat mencatat ada 26.932 kasus.

“Data yang dirilis Jubir Satgas Covid-19 di tingkat nasional kemarin belum mencerminkan data di Kota Depok. Terdapat selisih 17.413 orang dari data kami, sehingga terlihat Kota Depok memiliki kasus aktif yang tinggi. Jadi, data nasional tidak valid," ujar Juru Bicara (Jubir) Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana dalam siaran pers yang diterima Republika, Sabtu (7/8).

Menurut Dadang, terkait perbedaan data tersebut, pihaknya sudah pernah menyampaikan kepada Satgas Covid-19 Pemerintah Pusat. Namun, hingga kini permasalahan perbedaan data tersebut masih sering terjadi, terutama di Kota Depok."Kondisi perbedaan ini sudah sering disampaikan ke Satgas Covid-19 Pemerintah Pusat sejak 2020, tapi masih terjadi perbedaan yang semakin tinggi," ungkapnya.

Lanjut Dadang, pihaknya tetap berupaya untuk meningkatkan pemutakhiran dan kualitas data di daerah. Hal tersebut dilakukan agar data yang didapat segera terlapor ke Satgas Covid-19 Pemerintah Pusat.

"Kami akan lakukan pemutakhiran data dan kualitas data yang valid, jangan sampai ada kasus tidak terlapor. Tapi, yang pasti perolehan data yang kami peroleh semuanya sudah terkonfirmasi, jadi pastinya lebih valid," katanya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement