Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) masih dalam proses pendataan anak-anak yang terdampak akibat kematian Covid-19 orang tua atau pengasuh utamanya. Pemerintah membutuhkan nomor induk kependudukan (NIK) supaya anak-anak tersebut bisa mendapatkan haknya.
"Kami sedang mengoordinasikan pendataan anak-anak yang menjadi yatim/piatu/yatim piatu karena orangtuanya meninggal karena Covid-19," ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK Femmy Eka Kartika Putri saat dihubungi Republika, Kamis (5/8).
Ia menambahkan, Kemenko PMK ingin memastikan bahwa anak-anak tersebut tetap mendapat haknya, baik kesehatan, pendidikan maupun pengasuhannya. Terkait data sementara anak-anak yang kehilangan orang tuanya yang meninggal dunia akibat virus ini, pihaknya mengaku jumlahnya masih sedikit.
"Yang kami butuhkan adalah data anak yang ada NIK-nya. Sehingga, nanti bisa mudah memberikan layanan/pemenuhan haknya," ujarnya.
Terkait lama pendataan, Femmy mengaku itu membutuhkan proses. Kendati demikian, Kemenko PMK berharap pendataan tidak terlalu lama. "Karena di lapangan juga harus ada petugas yang menangani (pendataan), khususnya di tingkat desa," katanya.
Sebelumnya, Kemenko PMK mengaku masih mendata anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya selama pandemi "Saya masih meminta deputi IV (Kemenko PMK) untuk melakukan koordinasi pendataan bersama kementerian terkait," kata Menko PMK Muhadjir Effendy saat dihubungi Republika, Kamis (5/8).
Sementara itu, Kemensos melibatkan tim dari Balai Sosial di setiap daerah dan tim psikososial dari setiap dinas sosial Kabupaten/kota untuk mendampingi anak-anak yang berstatus yatim piatu, akibat ditinggal orang tua wafat akibat Covid-19. Pelibatan tim dari balai sosial dan psikososial ini juga didampingi oleh pihak keluarga dekat dari sang anak.
Dalam beberapa kasus kematian akibat Covid-19 di beberapa daerah, ternyata cukup banyak anak yang menjadi yatim piatu akibat pandemi ini. Seperti kasus Vino bocah 10 tahun dari Kutai Barat Kalimantan Timur, contohnya.
Kemensos melalui Tim Respons Darurat Balai Sosial Budi Luhur Banjarbaru turut membantu Vino. Tim yang terdiri dari pekerja sosial dan penyuluh sosial memberikan dukungan psikososial, motivasi dan penguatan kepada Vino.
Dirjen Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat, mengatakan Kementerian Sosial RI telah meningkatkan layanan rehabilitasi sosial melalui 41 balai-balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebanyak 41 balai sosial ini akan membantu mendampingi anak yang ditinggal wafat salah satu atau kedua orang tuanya katena Covid-19.
“Sesuai arahan Menteri Sosial bahwa setiap balai rehabilitasi sosial memberikan layanan multifungsi. Yakni harus memiliki kapasitas untuk merespon kasus-kasus anak, termasuk jika ada anggota keluarga anak atau orang tuanya terpapar Covid-19,” ungkap Harry, Kamis (5/8).
Bagi anak yang menjadi yatim akan didampingi atau dibantu pebgawasan bersama keluarga terdekat. Sedangkan bagi anak yang orang tuanya tengah menjalani perawatan Covid-19, maka anak-anak mereka harus tetap bisa dalam pengasuhan untuk sementara waktu di balai.
Seperti kasus yang terjadi pada Vino, Kemensos selain mendapingi melalui tim balai sosial, juga memfasilitasi Vino pulang ke rumah Mbah Yatin, Kakeknya di Kabupaten Sragen. Mbah Yatin atau biasa dipanggil Kakung oleh Vino, adalah kakek Vino dari keluarga almarhumah ibunya.
Mbah Yatin dengan didampingi Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) dari Kabupaten Sragen Januri yang difasilitasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen menjemput Vino ke Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur. Setelah melakukan ziarah ke makam anak dan menantunya di Kutai Barat, Mbah Yatin pulang kembali bersama Vino ke Kabupaten Sragen.
Vino diantar langsung oleh rombongan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat menuju Bandara Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan, Mbah Yatin bersama Vino dan Sakti Peksos Januri berangkat menuju Bandara Juanda Surabaya.
"Selanjutnya mereka akan dijemput oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen untuk kembali ke rumahnya di Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen Jawa Tengah," imbuh Harry.
Ketua DPR Puan Maharani mengkritik pemerintah yang belum memiliki data khusus terkait anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat Covid-19. Ia meminta adanya data tersebut, sebagai langkah awal untuk memberikan perlindungan kepada mereka.
"Saya belum melihat adanya data khusus terkait anak-anak Indonesia yang kehilangan orangtua mereka karena Covid-19. Kita perlu data tersebut sebagai langkah untuk memberi perlindungan," ujar Puan lewat keterangan tertulisnya.
Data tersebut diperlukan untuk memastikan negara hadir memberikan perlindungan yang tepat bagi mereka. Perlindungan tersebut mulai dari santunan hingga pengasuhan.
"Negara harus bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak Indonesia yang menjadi korban bencana kesehatan ini," ujar Puan.
Untuk saat ini, mereka harus segera diberi pendampingan untuk pemulihan dampak psikologis akibat kehilangan orang tuanya. Di samping itu, perlu adanya serapan anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19 untuk program perlindungan bagi anak-anak yatim piatu.
"Kalau anak-anak Indonesia hari ini banyak yang putus sekolah dan depresi karena pandemi dan menjadi yatim piatu, bangsa ini yang akan menerima dampaknya dua puluh atau tiga puluh tahun ke depan," ujar Puan.
Jumlah anak yang kehilangan ayah, ibu, atau keduanya akibat Covid-19 diperkirakan mencapai puluhan ribu di Indonesia. Peran pemerintah diperlukan guna melindungi para yatim piatu tersebut.
Di Yogyakarta, sejauh ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY sudah menemukan setidaknya 150 anak yang menjadi yatim piatu akibat orang tuanya meninggal dunia karena terpapar Covid-19. Jumlah itu hasil pendatan dua pekan belakangan.
Di Jawa Timur, Kepala DP3AK Andriyanto memperkirakan, anak-anak yang kini menyandang status yatim piatu akibat orang tuanya meninggal terpapar Covid-19 mencapai 5.082 anak. DP3AK sejauh ini masih terus melakukan pendataan nama dan alamat yang bersangkutan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
