REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui, jumlah aparat tak cukup untuk mengawasi seluruh tempat makan, termasuk warteg, ihwal kewajiban pelanggan menunjukkan kartu vaksin. Ia pun berharap masyarakat patuh meski tak diawasi.
"Kami punya cukup aparat dari Satpol PP, Polda, TNI, Dinas Pariwisata. Tentu berapa pun aparat yang ada, tidak mencukupi kalau diminta untuk menjaga, memastikan setiap warteg semua pengunjungnya sudah vaksin," kata Ariza kepada wartawan, Sabtu (31/7).
Oleh karenanya, Ariza berharap agar masyarakat mematuhi ketentuan itu meski tak ada aparat yang mengawasi. Warga diminta mematuhi ketentuan itu atas kesadaran dirinya masing-masing bahwa semua itu dilakukan untuk pengendalian Covid-19.
Ariza menambahkan, ketentuan wajib menunjukkan kartu vaksin ini bertujuan untuk mengurangi potensi penyebaran Covid-19. Sebab, droplet akan beterbangan ketika seseorang sedang makan. "Jadi saya kira kebijakan ini dimaksudkan untuk kurangi potensi penyebaran," ujarnya.
Pada Jumat (30/7) malam, Ariza menyebut, aturan wajib menunjukkan kartu vaksin ini bertujuan untuk mendorong agar masyarakat mau divaksin. "Penerapannya sederhana saja, pokoknya datang harus menunjukkan surat vaksin jadi pemilik rumah makan harus memahami ini menjadi aturan agar mendorong semua orang melaksanakan vaksin," katanya kemarin.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah aturan di tengah pelaksaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.
Pelaku usaha/pedagang dan pengunjung pedagang kaki lima di DKI Jakarta kini harus sudah divaksin Covid-19. Ketentuan ini melengkapi aturan sebelumnya, yakni kapasitas 50 persen dan durasi makan di tempat hanya 20 menit saja.
Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 402 Tahun 2021 Tentang PPKM Level 4.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
