Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, menyatakan, pihaknya merasa prihatin dengan tindakan penginjakkan kepala warga Merauke, Papua, oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Dia mengatakan, tindakan yang tidak manusiawi itu sangat menyakiti keluarga korban dan warga masyarakat Papua pada umumnya.
"Kekerasan sangat menyakiti keluarga korban dan warga masyarakat Papua pada umumnya, karena dilihat dari kondisi korban sangat tidak normal, namun diperlakukan tidak manusiawi," kata Theo kepada Republika, Selasa (27/7).
Menurut Theo, tindakan kedua anggota Pomau tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi, tidak terdidik, dan tidak profesional. Tindakan itu juga ia nilai bertentangan denngan amanat delapan wajib TNI, yang mana di antaranya bersikap ramah tamah dan sopan santun kepada rakyat serta tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
Berdasarkan dengan tindakan itu, maka pihaknya merekomendasikan beberapa hal. Pertama, kedua anggota tersebut segera diproses sesuai hukum yang berlaku dan dilaksanakan di pengadilan militer di Papua, jangan di luar Papua. "Kedua anggota yang dimaksud telah melanggar 8 Wajib TNI, untuk itu saya minta segera diperhentikan dan di pecat tanpa hormat," ungkap dia.
Senator asal Papua Barat, Filep Wamafma juga mengutuk keras tindakan dua oknum TNI AU yang melakukan penjemputan paksa dan tindakan kekerasan terhadap seorang warga sipil Papua di Merauke.
“Sebagai Senator dan anggota Komite I DPD RI mengutuk keras tindakan yang tidak berperikemanusiaan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa masih ada oknum anggota TNI maupun aparat keamanan di tanah Papua yang belum memahami atau tidak memahami tentang wawasan kebangsaan, tentang berkehidupan dengan pemahaman empat pilar kebangsaan yang ditorehkan oleh founding father negara ini,” tegas Filep dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/7).
Menurut Filep Wamafma, perilaku dua oknum anggota TNI AU tersebut telah mencoreng institusi TNI di tanah Papua. Peristiwa tersebut dikhawatirkan akan semakin memupuk ketidakpercayaan rakyat terhadap institusi negara termasuk ketidakpercayaan rakyat terhadap komitmen pemerintah dan negara dalam penanganan persoalan Papua secara damai dan bijaksana.
“Kami sangat prihatin bahwa kehadiran atau perilaku-perilaku oknum TNI ini membuat semakin hari rakyat Papua semakin tidak percaya terhadap institusi pemerintah,” keluh Filep.
Selain itu Filep juga mengkritisi beberapa hal yang ganjil yang terjadi pada peristiwa tersebut. Karena itu ia mendesak pihak TNI AU maupun tim penyidik menelusuri secara mendalam dalam upaya penegakan hukum yang adil dan bermartabat. Pertama, bagaimana mungkin dua oknum dengan status sebagai Provos menjemput korban di rumah makan. Hal ini tidak masuk dalam logika manapun.
"Kami menilai bahwa hal ini tidak masuk di akal, apa sesungguhnya tugas dan fungsi Provos jika hanya kasus seperti itu, hanya soal makan seperti itu dan hanya soal perdebatan seperti itu di rumah makan tapi kemudian melakukan penjemputan paksa dan tindakan main hakim sendiri oleh dua oknum tersebut kepada warga sipil, hal ini sekali lagi tidak masuk dalam logika," kata Filep.
Kedua, lanjut Filep, tempat kejadian perkara adalah di warung makan. Tentunya dalam penanganan peristiwa yang berkaitan dengan tindak pidana umum maupun tindak pidana tertentu diatur dalam undang-undang dan yang diberikan wewenang adalah kepolisian. Tetapi dalam peristiwa yang terjadi oleh dua oknum ini seolah-olah warung makan tersebut adalah warung makan, “milik pemilik TNI angkatan Udara”.
Filep juga menilai, sebagus apa pun kebijakan pemerintah berikan kepada Papua tapi sepanjang cara pandang pemerintah, TNI dan Polri terhadap orang Papua semacam itu tentu akan mencederai kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Maka ia meminta adanya proses penegakan hukum segera dengan keputusan hukum yang adil tanpa tebang pilih.
"Berharap semua institusi TNI maupun Polri di tanah Papua tidak kembali melakukan tindakan-tindakan rasis dan tidak berperikemanusiaan kepada orang asli Papua," harap Filep.
Pengamat Hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar juga menyesalkan aksi tindak kekerasan yang dilakukan oknum Polisi Militer TNI Angkatan Udara terhadap warga sipil difabel di Merauke, Papua. Menurut Fickar, apa yang dilakukan oknum POM AU adalah pelanggaran HAM.
"Dalam konteks peristiwa itu, dari tampilan pelaku maka nampak bahwa orang tersebut menderita gangguan jiwa, oleh karenanya perlakuan dua aparatur itu selain berlebihan, perbuatannya juga telah melanggar HAM," kata Fickar dalam pesan teks, Rabu (28/7).
Selain itu, Fickar menilai apabila berkaitan dengan kekerasan terhadap warga sipil maka harus menyerahkan kasus tersebut juga kepada kepolisian.
"Karena itu selain dihukum secara administratif berkaitan dengan kepangkatannya juga harus diproses pidana (karena) telah melakukan kekerasan. Tidak ada legitimasi apapun yang membenarkan seorang TNI melakukan kekerasan, jika berkaitan dengan kejahatan seharusnya diserahkan kepada penyidik kepolisian, dan penyidik pun tidak dibenarkan melakukan kekerasan," terangnya.
Apalagi kekerasan tersebut dilakukan terhadap orang dengan keterbelakangan mental, menurutnya hal ini tidak bisa dibenarkan. Hukum Pidana kata dia, juga mengenal apa yang disebut dengan pertanggung jawaban kejiwaan.
"Apa pun tindakan seseorang, tidak boleh ada kekerasan pisik apalagi terhadap orang yang menderita keterbelakangan. Hukum pidana pun mengenal apa yang disebut dengan 'pertanggung jawaban kejiwaan' artinya jika ada seorang yang melakukan tindak pidana, maka selain membuktikan adanya kejahatan dan kesalahannya (lalai atau sengaja) juga harus ada unsur dapat dipertanggungjawabkan jiwanya (anak-anak atau orang gila tidak dalat dipertanggung jawabkan perbuatannya) dan adanya alasan pemaaf," jelas Fickar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
