REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Presiden, Angkie Yudistia, menyayangkan tindakan oknum anggota TNI AU dalam berkomunikasi dengan warga sipil yang juga merupakan penyandang disabilitas di Merauke, Papua, Senin (26/07). Stafsus Presiden berharap peristiwa semacam itu tidak terulang lagi.
"Ada cara-cara yang lebih bijak dalam merespon aktivitas warga disabilitas. Kami menyayangkan sikap berlebihan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI di sana ketika berusaha melerai pertikaian antar warga," kata Angkie dalam siaran persnya, Rabu (28/7).
Sebagai sesama disabilitas tuna rungu/tuli, Angkie berharap ada pendekatan persuasif yang bisa dilakukan dan mengedepankan sikap humanis ketika berhadapan dengan masyarakat disabilitas, utamanya kelompok tuna rungu/tuli. Karena itu, ia pun berharap agar peristiwa ini tak kembali terulang di kemudian hari.
"Saya seorang tuna rungu/tuli, saya memahami betul bagaimana sulitnya berkomunikasi. Saya memahami perasaan teman-teman disabilitas yang lain di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari pemerintah dan juga sesama disabilitas, saya meminta maaf atas kejadian ini dan berharap ke depannya tidak terulang peristiwa serupa di kemudian hari," ujarnya.
Angkie juga mendukung langkah yang telah diambil oleh TNI Angkatan Udara dalam penegakan hukum terhadap oknum anggotanya. "Kami mendukung setiap upaya penegakan disiplin yang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI," kata Angkie.
Angkie yakin, prajurit TNI mampu menjalankan fungsinya secara profesional dengan mengedepankan sikap ramah, santun, menjunjung tinggi kehormatan, serta menjadi contoh yang baik kepada rakyat.