REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus berupaya memenuhi ketersediaan stok vaksin Covid-19 di dalam negeri dengan mendatangkan vaksin dari berbagai jalur. Pada Selasa (27/7) siang, pemerintah kembali mendatangkan 21,2 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac.
“Pada siang hari ini, kita menyaksikan kedatangan vaksin Covid-19 yaitu vaksin Sinovac sebanyak 21,2 juta dosis dalam bentuk bahan baku. Pemerintah masih akan terus berupaya mendatangkan vaksin melalui seluruh jalur yang ada guna memastikan ketersediaan stok vaksin untuk mencapai target sasaran vaksinasi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers.
Airlangga mengatakan, vaksin yang disediakan oleh pemerintah sudah melalui proses evaluasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan para ahli.
“Kami menyampaikan bahwa pemerintah selalu memastikan keamanan, kualitas, dan khasiat untuk seluruh jenis vaksin yang diperoleh,” ucapnya.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menekankan bahwa vaksinasi Covid-19 merupakan langkah krusial menentukan kesuksesan pemerintah agar bisa mengakhiri pandemi. Percepatan vaksinasi pun perlu dilakukan demi mencapai kekebalan komunal. “Untuk mencapai kekebalan kelompok, dibutuhkan sekitar 208 juta penduduk Indonesia yang perlu divaksin. Jumlah ini meningkat setelah ditambahkan kelompok anak berusia 12 hingga 17 tahun. Saat sekarang 718 ribu anak telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama,” lanjutnya.
Hingga 26 Juli 2021, pemerintah telah melakukan program vaksinasi untuk para tenaga kesehatan, petugas publik, penduduk lanjut usia (lansia), serta masyarakat umum dan rentan dengan jumlah total vaksinasi sebanyak 64,13 juta dosis vaksin. Jumlah tersebut terdiri atas 45,5 juta suntikan pertama dan 18,6 juta suntikan kedua.
Di samping program vaksinasi, pemerintah juga terus mendorong peningkatan kedisiplinan di masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, peningkatan kapasitas pengetesan dan pelacakan kasus, serta perpanjangan kebijakan PPKM hingga 2 Agustus 2021 nanti. “Perlu ditekankan bahwa vaksinasi adalah salah satu strategi pemerintah untuk penanganan pandemi Covid. Vaksinasi perlu didampingi oleh kedisiplinan masyarakat dan harus dilaksanakan secara bersama,” jelas Airlangga.
Lebih lanjut, ia menjelaskan kebijakan PPKM level 4 saat ini diterapkan di 95 kabupaten kota di 7 provinsi Jawa-Bali. Dan 45 kabupaten kota di 21 provinsi luar Jawa-Bali. Sementara itu, PPKM level 3 diterapkan di 33 kabupaten kota di 7 provinsi di Jawa-Bali dan 276 kabupaten kota di 21 provinsi di luar Jawa-Bali. Adapun PPKM level 2 diterapkan di 65 kabupaten kota di 17 provinsi luar Jawa-Bali.
“Semoga kerja sama yang baik dari semua pihak untuk penanggulangan Covid-19 khususnya program vaksinasi dapat terus dikembangkan, sehingga bangsa kita berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 dan tentunya rakyat sehat dan ekonomi bisa bangkit kembali,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika