REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah merencanakan akan melakukan pembukaan secara bertahap PPKM Darurat pada 26 Juli 2021. Relaksasi di saat kasus Covid-19 masih tinggi dianggap perlu dilakukan dengan rencana matang.
"Saat ini, pandemi belum berakhir dan kita harus terus berjuang untuk menangani problem ini, secara bersama-sama. Kondisi pandemi akibatnya meluasnya kasus Covid-19 di Indonesia harus disikapi dengan kebijakan strategis, cepat dan terukur," kata Anggota Komisi IX DPR RI, Muchamad Nabil Haroen, kepada Republika, Sabtu (24/7).
Menurutnya harus ada skenario bagaimana agar kebijakan ini bisa efektif. Salah satu yang perlu ditangani adalah perbaikan komunikasi dan edukasi publik. "Banyak warga yang masih belum mau vaksin, perlu ada strategi untuk penanganan pandemi yang lebih merakyat," ujarnya.
Sementara itu terkait perubahan istilah dari PPKM Darurat menjadi PPKM Level 4, Nabil memandang hal tersebut merupakan hal yang tidak perlu dan tidak esensial. Menurutnya yang perlu menjadi fokus saat ini seharusnya yaitu program-program mendasar untuk penanganan pandemi seperti penguatan tenaga kesehatan serta fasilitas Rumah Sakit, percepatan vaksinasi, penguatan ketahanan pangan, hingga bantuan sosial untuk warga terdampak.
"Saat ini, monitoring harian dengan data yang terintegrasi sangat penting, di antaranya terkait jumlah kasus, kondisi rumah sakit, penanganan isolasi mandiri, penguatan infrastruktur sosial dan fasilitas kesehatan di tingkat desa sekaligus ketahanan pangan," ucapnya.
Selain itu penguatan ketahanan pangan juga menjadi fokus yang sangat penting dilakukan mengingat pandemi ini akan berlangsung dalam waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu ia berpendapat perlu ada skenario bagaimana menyiapkan stok pangan di secara lokal, di wilayah desa/kelurahan dengan pemanfaatan lahan yang ada.
"Diversifikasi pangan penting, juga menggerakkan ibu-ibu dan pemuda untuk menguatkan ketahanan pangan dengan menanam umbi-umbian dan sayuran sebagai stok pangan di kawasan masing-masing," ungkap politikus PDIP itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika