REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar dialog kebangsaan bertajuk 'Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Pembangunan Nasional di Indonesia Timur'. Anggota Dewan Pengarah BPIP, Rikard Bagun, mengatakan pembicaraan mengenai pembangunan Indonesia timur menjadi topik penting karena selama ini pembangunan di Indonesia timur tidak merata. Ia pun berharap kedepan agar pembangunan Indonesia Timur bisa dilakukan secara merata.
"Saya mau mengatakan kita adalah satu, dan pesan itu kita wujudkan dengan pembangunan yang merata demi keadilan sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa bahkan pada nilai-nilai keutamaan kemanusiaan," kata Rikard dalam diskusi yang digelar secara daring, Kamis (22/7).
Rikard mengatakan pembangunan di Indonesia timur yaitu bersifat membebaskan dari keterbelakangan, ketertinggalan, dan ketidakadilan. Oleh karena itu ia berharap saat ini menjadi momentum yang tepat untuk mendorong pembangunan Indonesia timur.
"Karena matahari terbit dari timur, dan kalau di timur mataharinya ditutup maka bagian barat pun akan menjadi gelap," ujarnya.
Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Taufik Madjid, mengakui bahwa indeks pembangunan manusia di timur jauh lebih tertinggal jika dibanding dengan barat. Begitu juga dengan tingkat kemiskinan di Indonesia timur yang masih lebih besar ketimbang Indonesia barat. Namun demikian, dikatakan Taufik bahwa saat ini pemerintah tengah mengupayakan pemerataan pembangunan dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan level desa atau SDGs Desa.
"Sudah jelas dalam RPJMN bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan itu harus menjadi navigasi bagi seluruh arah kebijakan termasuk rumusan kebijakan pembangunan yang ada di kawasan timur Indonesia," ujarnya.
Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen), Laus Deo Calvin Rumayom, mengapresiasi program yang dilakukan Kemendes PDTT dalam upaya mempecepat pembangunan Indonesia timur. Namun ia menyoroti soal pendekatan pembangunan yang dilakukan sebagai negara. "Kerja-kerja teknokrat, birokrasi, sampai hari ini menurut saya belum dikawal dengan baik," ucapnya.
Dirinya mencontohkan, pelaksanaan otonomi khusus Papua seharusnya dalam kewenangannya menjawab hak-hak dasar masyarakat Papua. Namun kenyataan pelaksanaan otsus Papua belum dirasa menjawab persoalan di Papua.
Sementara itu Stand Up Comedian Satriaddin Maharinga Djongki alias Arie Keriting melihat pembangunan sumber daya manusia menjadi hal yang diprioritaskan dalam membangun Indonesia timur. Dirinya merasa dengan memacu pembangunan sumber daya manusia maka pembangunan di bidang lain bisa dilakukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika