Pemerintah pusat mengakui, pelaksanaan program vaksinasi nasional Covid-19 saat ini mulai menurun. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, pelaksanaan vaksinasi di berbagai daerah terkendala proses distribusi.
“Beberapa daerah terkendala dalam proses distribusi dikarenakan situasi peningkatan laju kasus,” kata Siti Nadia saat dikonfirmasi, Rabu (21/7).
Selain itu, kurangnya stok vaksin di daerah juga disebabkan karena PT Bio Farma juga hanya mampu mengolah 3-5 juta bahan baku vaksin menjadi vaksin jadi. Sedangkan, untuk vaksin jadi yang sudah diterima pemerintah juga tak bisa langsung didistribusikan ke daerah karena masih memerlukan proses quality control.
“Satu, produksi Bio Farma yang hanya 3-5 juta untuk mengolah menjadi vaksin jadi. Kedua, masih ada proses untuk QC (quality control) untuk vaksin jadi yang kita terima,” jelas dia.
Siti Nadia pun berjanji pemerintah akan terus mengakselerasi program vaksinasi nasional setelah laju penambahan kasus dan penularan yang sangat cepat saat ini dapat ditangani.
Dari laporan Satgas Penanganan Covid-19, percepatan vaksinasi harian justru semakin menurun dalam tiga hari terakhir ini. Pada Selasa (20/7), hanya sebanyak 249.144 vaksinasi dosis pertama dan 50.937 vaksinasi dosis kedua.
Kemudian pada Senin (19/7), terdapat 422.067 vaksinasi dosis pertama dan 126.201 vaksinasi dosis kedua. Sedangkan pada Ahad (18/7), terdapat sebanyak 404.837 vaksinasi dosis pertama dan 56.295 vaksinasi dosis kedua.
Padahal sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan menteri kesehatan agar menghabiskan stok vaksin yang masih tersedia di berbagai daerah dan juga rumah sakit maupun puskesmas untuk mempercepat laju vaksinasi. Stok vaksin, kata dia, hanya dapat disimpan di PT Bio Farma.
Ia juga menginstruksikan agar percepatan program vaksinasi Covid-19 difokuskan pada tiga provinsi di Pulau Jawa, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Banten karena memiliki capaian vaksinasi yang masih rendah.
"Saya minta kepada Menteri Kesehatan untuk disampaikan sampai organisasi terbawah bahwa tidak ada stok untuk vaksin. Artinya, dikirim langsung habiskan, kirim habiskan, kirim habiskan, karena kita ingin mengejar vaksinasi ini secepat-cepatnya," kata dia.
"Sekali lagi, tidak usah ada stok. Stoknya itu yang ada hanya di Bio Farma. Yang lain-lain cepat habiskan, cepat habiskan, sehingga ada kecepatan. Karena kunci, salah satu kunci kita menyelesaikan masalah ini adalah kecepatan vaksinasi, ini sesuai yang juga disampaikan oleh Dirjen WHO," tegasnya, menambahkan.
Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, meminta pemerintah mengevaluasi pelaksaan vaksinasi di daerah. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan tidak membedakan skema pelaksanaan vaksinasi di daerah.
"Pelaksanaan vaksinasi di daerah manapun selama masih di Indonesia dan itu untuk warga negara kita harusnya tetap dilayani. Pemerintah daerah jangan membeda-bedakan asal usul daerah," kata Nurhadi kepada Republika, Selasa (20/7).
Ia mengatakan, penangangan pandemi harus dilakukan bersama-sama. Sebab virus tidak mengenal agama, suku, ras ataupun kelompok.
"Jadi, tidak ada lagi kata SARA, tidak ada lagi ego sektoral dalam pelaksanaan vaksinasi," ujarnya.
Ia mengimbau agar daerah tidak mempersulit masyarakat yang mau divaksin. Pemerintah pusat juga diharapkan satu komando agar kementerian tidak memberikan instruksi yang berbeda ke daerah.
Selain itu, politikus Partai NasDem itu mengatakan penghapusan syarat KTP domisili bagi peserta vaksinasi di seluruh pos pelayanan vaksinasi di seluruh Indonesia merupakan salah satu cara percepatan vaksinasi. Dengan demikian diharapakan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya.
"Karena hanya dengan vaksinasi dan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, kita dapat keluar dari pandemi. Hal ini tentu saja harus diimbangi dengan ketersediaan stok vaksin agar tidak mengganggu proses percepatan vaksinasi," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
