Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat membuat pemerintah memberikan bantuan sosial. Namun, belum semua masyarakat yang masuk kategori telah menerima bantuan sosial atau bansos.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta warga masyarakat yang masuk kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM), namun belum menerima bansos untuk tetap tenang. Mensos, yang akrab disapa Risma ini mengakui bansos dalam PPKM Darurat atau level 4 ini pasti akan tersalurkan, baik itu bansos tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.
Risma menyebut, karena masa kedaruratan ini, pemerintah menyalurkan bantuan cukup beragam untuk masyarakat. Sedangkan penyalurannya harus tepat dan penuh kehati-hatian agar semua KPM mendapatkan, tidak ada yang terkecualikan. Untuk itu tambahan program bantuan juga diadakan bagi yang belum tersentuh ketiga bansos tersebut.
Program bansos yang terbaru adalah kebijakan untuk memberikan bantuan kepada 5,9 juta KPM. Untuk keperluan itu, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,08 triliun. Tambahan baru yang diluncurkan ini untuk mengurangi beban masyarakat selama PPKM Darurat melalui penyaluran beras.
“Mereka ini sama sekali baru. Datanya dari pemerintah daerah. Bantuannya sebesar Rp 200 ribu/KPM selama Juli-Desember 2021,” kata Mensos Risma dalam keterangan pers, Rabu (21/7).
Kemensos menyalurkan bantuan beras sebesar 5 kg khusus disalurkan untuk pekerja sektor informal terdampak pandemi di se-Jawa-Bali, yakni zona pemberlakuan PPKM Darurat. Para penerima adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktivitas.
Untuk keperluan itu, Kemensos menyiapkan total 2.010 ton beras. Sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3.000 paket beras (per paket seberat 5 kg) dan 6.000 paket (per paket seberat 5 kg) untuk enam ibu kota provinsi.
Selain itu, Kemensos juga bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran beras seberat 10 kg/KPM untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST, dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako non PKH. “Yang menyalurkan Perum Bulog, Kemensos hanya mengirimkan data penerima kepada Kementerian Keuangan. Total volume untuk beras dari Perum Bulog sebesar 200 juta kg,” terangnya.
Dengan bantuan beras, Mensos berharap dapat memenuhi sebagian kebutuhan pokok para keluarga yang belum tersentuh, namun sangat terdampak pandemi. Ia menyatakan, bantuan beras dalam paket 5 kg juga sedang disalurkan oleh TNI-Polri.
Dalam rangka pelaksanaan program perlindungan sosial, Kemensos juga mengoptimalisasi program bansos yang sudah eksisting, yakni PKH, BPNT/Kartu Sembako dan BST. PKH salur tahap ketiga yakni untuk bulan Juli-Agustus-September, disalurkan pada Juli 2021.
“Kemensos juga mencairkan BST untuk 10 juta KPM selama 2 bulan yakni Mei Juni, yang cair pada Juli. Kemudian untuk 18,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako mendapat tambahan dua 2 bulan, yakni pada bulan Juli dan Agustus. Sehingga mereka seperti menerima 14 bulan,” kata Mensos menambahkan.
Untuk PKH, Mensos mengingatkan, meskipun target bantuan 10 KPM, tapi sebenarnya yang riil mendapatkan bantuan PKH sebanyak lebih dari 33.674.865 jiwa. “Sebab bantuan untuk peserta PKH itu berdasarkan komponen yang ada dalam keluarga,” ujar Risma.
Anggaran untuk PKH sebesar Rp28,3 triliun, dan BPNT/Kartu Sembako sebesar Rp 42,3 triliun yang disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Kemudian untuk BST anggaran sebesar Rp 15,1 triliun yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Dengan ketiga bansos ini, Risma berharap mampu meningkatkan daya beli masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
