REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Analis Politik Exposit Strategic, Arif Susanto, menilai kacaunya komunikasi publik para pejabat di pemerintahan Joko Widodo saat ini menunjukan pemerintah tampak tidak satu suara dalam setiap pengambilan keputusan.
Arif menilai ada sejumlah hal yang menyebabkan hal itu terjadi, pertama, ada tarik menarik antara agenda politik yang dibawa menteri yang berasal dari partai politik untuk kemenangan politik partainya dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan bahwa tidak ada visi misi menteri.
"Kalau visi misinya adalah visi misi pemerintah yang ditawarkan pada saat kampanye terutama, nah ini nggak tampak. Penyebabnya ya tadi itu tokoh-tokoh yang dari parpol membawa agenda. Agendanya kan jadi double bahkan mungkin triple gitu ya antara memajukan pemerintahan dan memajukan agenda politik parsialnya," kata Arif kepada Republika, Ahad (18/7).
Kedua, Arif mengungkapkan, buruknya komunikasi publik di kalangan pejabat pemerintah, tidak kali ini saja disampaikan Presiden Jokowi. Pada rapat terbatas menteri kabinet Indonesia Maju jilid II 18 Juni 2020 lalu Jokowi juga meminta para menterinya untuk memiliki sense of crisis.
"Ini juga sekaligus menunjukkan kelemahan dua belah pihak ya, yang pertama aspek kontrol dan kendalinya Presiden itu mestinya bisa lebih kuat. Grip kekuasaannya itu harusnya bisa lebih kuat," ucapnya.
Apalagi, Arif menambahkan, Jokowi hampir didukung oleh mayoritas partai politik. Belum lagi dukungan publik yabg selalu memperoleh kepercayaan hingga di atas 60 persen.
"Itu modal penting untuk presiden memastikan kendali kekuasaannya. Tapi di sisi lain ya itu organ-organ pemerintah terutama di level menteri kan punya agenda-agenda apakah tersembunyi atau terbuka," ungkapnya.
Dirinya mengimbau agar pemerintah menyusun ulang desain strategi penanganan covid-19 ke dalam tiga strategi, yaitu jangka pendek terkait bagaimana menurunkan risiko penularan dan kematian. Kemudian Jangka menengah yaitu dengan mempercepat vaksinasi, dan jangka panjang soal pemulihan ekonomi.
"Desain strategi itu yang harus melibatkan banyak pihak dan ini harus menjadi musuh bersama, bukan isu pemerintah bukan isunya oposisi, ini isu semua orang sebab ancamannya kematian," tuturnya.
Selain itu pemerintah juga harus melakukan koordinasi. Pemerintah tidak mungkin bisa menyelesaikan pandemi sendiri. Terakhir pemerintah harus segera memperbaiki komunikasinya ke publik.
"Komunikasi yang disampaikan itu harus menularkan optimisme serta keyakinan, optimisme tanpa keyakinan ya nggak mungkin bisa berhasil," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika