Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra menilai, bahwa kebijakan PPKM Darurat dinilainya hanya akan menunda atau melandaikan kasus Covid-19 yang tengah terjadi. Namun, ia mempertanyakan, apa yang akan dilakukan pemerintah selanjutnya setelah kasus-kasus tersebut melandai.

"What next? Apa yang kita lakukan. Kalau lockdown itu berbeda, lockdown itu betul-betul memutus pada satu waktu, memang ada kerugian ekonomi, tetapi kerugian itu terukur," ujar Hermawan.

Jika sampai akhir Juli mendatang PPKM Darurat dinilai tidak efektif, maka pemerintah tidak akan mampu mengendalikan Covid-19 di Indonesia. Pasalnya, hampir seluruh daerah di luar Pulau Jawa berada dalam zona kuning dan merah.

"Kalau kita bergeser ke Sumatera, 60 sampai 70 persen itu zona sudah kuning ke merah. Ibu kota provinsi sudah merah semua, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Sulawesi," ujar Hermawan.

Apabila pemerintah tidak mampu mengendalikan penyebaran Covid-19 di Pulau Jawa, pandemi kemungkinan besar akan 'menyerang' pulau-pulau besar lainnya. PPKM Darurat akan menjadi pembuktian, apakah langkah pemerintah berhasil atau tidak.

"Ada sebuah strain yang akan menghantam kita, kalau kita tidak mampu mengendalikan Jawa dalam waktu cepat, maka sulit mengendalikan Indonesia," ujar Hermawan.

Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI) Sudirman Said mengatakan, salah satu sumber penularan Covid-19 terjadi karena dari kerumunan orang. Untuk itu, ia mendukung diperpanjangnya PPKM Darurat.

"Mungkin masih kurang lama, mungkin masih kurang disiplin. Jadi kalau pemerintah akhirnya memutuskan ingin memperpanjang, dari sisi kesehatan dan keselamatan manusia itu kebijakan yang baik dan kita harus dukung," ujar Sudirman dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (17/7).

Ia mengaku belum dapat mengatakan kebijakan PPKM Darurat selama ini efektif dalam menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia. Menurutnya, semua pihak perlu terlebih dahulu mendengarkan hasil evaluasi dari pemerintah.

"Saya tidak ingin mengambil kesimpulan efektif, tidak efektif. Sebagai kebijakan, itu kebijakan yang baik dan semua tahu sumber penularan dari interaksi, karena itu kalau direm interaksinya itu aka berdampak baik," ujar Sudirman.

Meski begitu, ia mengakui bahwa semua pihak berada dalam kondisi yang sulit dan berat selama pandemi Covid-19. Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk saling membantu menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia.

"Mari kita bersiap-siap dengan kondisi yang berat dan karena itu bisa saling bahu-membahu," ujar Sudirman.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pemerintah kurang berhasil dalam mensosialisasikan PPKM Darurat. Hal inilah yang membuat penerapannya tidak berjalan maksimal pada awal pelaksanaannya.

"Kelihatan kemarin belum tersosialisasi secara baik di awal, karena keputusan untuk menerapkan PPKM Darurat itu agak sedikit cepat. Jadi masyarakat belum sepenuhnya memahami PPKM Darurat dan PPKM mikro," ujar Saleh dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (17/7).

Implikasi dari kurangnya sosialisasi oleh pemerintah, justru terjadi penumpukan masyarakat yang terhalang penyekatan oleh aparat penegak hukum. Sehingga, PPKM Darurat dinilai ntak berhasil di hari-hari awal pelaksanaannya.

"Artinya setiap kebijakan yang diterapkan dari pemerintah sebaiknya sudah tersosialisasi dulu dengan baik, sehingga masyarakat tidak bertanya dan tidak ada yang tidak mengerti. Sehingga masyarakat patuh melaksanakannya," ujar Saleh.

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah juga membuat masyarakat tak siap dari segi ekonomi dalam melaksanakan PPKM Darurat. Hal ini berakibat kepada masih banyaknya warga yang keluar rumah untuk bekerja, khususnya meraka yang bekerja di sektor informal.

"Ini (pembatasan kegiatan) tentu akan memberatkan mereka, belum lagi ketika da pengawasan yang dilakukan oleh tim gabungan itu kadang-kadang tidak manusiawi," ujar Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR.

PPKM Darurat - (Republika)

Ikuti Whatsapp Channel Republika