REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengakuan terbaru Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengenai kondisi Covid-19 di Indonesia mendapat sorotan dari para epidemiolog. Pernyataan Luhut soal Covid-19 tak terkendali dinilai terlambat.

Epidemiolog dari Unair, Laura Navika Yamani, mengatakan keterlambatan itu bermula saat pemerintah tidak melakukan pembatasan mobilisasi dengan baik. Sebaliknya pemerintah dan Luhut, kata dia, lebih memilih untuk memperbanyak fasilitas kesehatan (faskes).

"Masalahnya, jika (faskes) ditambahkan, ini kan tetap butuh nakes. Pertanyaannya, siapa yang mau melakukan penanganan jika ada yang terpapar? Ya, ini memang bisa dikatakan terlambat," katanya kepada Republika.co.id, Jumat (16/7).

Menilik ke belakang, kata dia, kebijakan melakukan pengetatan tidak langsung diambil pemerintah saat ada kenaikan kasus. Lambat laun, pemerintah dinilainya malah melakukan PPKM Darurat baru-baru ini dengan kondisi yang sudah gawat.

"Jadi, kalau sekarang diberlakukan (PPKM Darurat), harus betul-betul dilakukan. Saya melihat mobilitas masyarakat ini masih ada," ujarnya.

Laura menambahkan, pemerintah sejak awal terkendala dengan data yang kurang transparan. Meski saat ini penambahan kasus harian dinilainya sangat masif, hal itu memang karena adanya penambahan testing yang juga lebih banyak. "Yang harus dilakukan pemerintah, ya, memaksimalkan kebijakan yang ada saat ini," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika