REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menyoroti pernyataan kontroversial Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam penanganan Covid-19. Ia menyarankan agar ada evaluasi terhadap pihak yang biasa memberi masukan kepada Luhut.
Dicky menyampaikan pernyataan Luhut didasarkan atas masukan para pembisiknya. Menurutnya, pemberi informasi inilah yang mestinya bertanggungjawab akan akurasi data yang digunakan Luhut. Mereka diimbau membuka mata dan telinga lebar-lebar agar bisa menyerap informasi sebanyak mungkin.
"Beliau (Luhut) sampaikan begitu karena suplai infonya, beliau bukan ahli kesehatan. Penyuplai ini yang harus lebih banyak mendengar, melihat para ahli yang bergelut dengan wabah sejak lama dan bukan secara teoritis saja tapi praktek," kata Dicky kepada Republika, Kamis (15/7).
Dicky menyinggung pentingnya kebenaran data dari pernyataan Luhut. Ia tak ingin informasi yang disebarkan Luhut tanpa dasar yang jelas justru jadi fondasi kebijakan.
"Masalah informasi akurat ini penting, apalagi bicara proyeksi karena itu jadi dasar strategi mitigasi yang tepat," ujar Dicky.
Dicky juga menganjurkan Luhut mendengar masukan lintas sektor, tak hanya kesehatan saja. Tujuannya guna mendapat gambaran utuh mengenai kondisi dan dampak pandemi sekaligus bagaimana penanganannya.
"Sekarang melihat masalah untuk menghadapinya. Jangan terjebak dalam diskusi yang tidak produktif karena ini menyangkut nyawa manusia," ucap Dicky.
Sebelumnya, Luhut memastikan penanganan Covid-19 masih sangat terkendali pada awal pekan ini (12/7). Bahkan koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali itu menantang siapa pun yang menuding pemerintah tak bisa mengendalikan Covid-19 agar datang menemuinya.
"Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadannya, sangat-sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali," ujar Luhut.
Luhut yakin kondisi penanganan Covid-19 di lapangan akan membaik dalam 4-5 hari ke depan. Pernyataannya ini berdasarkan sejumlah upaya yang sudah dilakukan pemerintah, di antaranya menambah RS darurat, menambah fasilitas isolasi terpusat, menambah pasokan oksigen bahkan impor, mempercepat laju vaksinasi, hingga pembagian paket obat gratis bagi pasien Covid-19 melalui TNI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
