REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepolisian Daerah Jawa Timur sedang menelusuri motif adanya poster di media sosial dengan ajakan berhenti mengunggah berita dan informasi terkait Covid-19. "Sedang didalami Satuan Tugas Penegakan Hukum Aman Nusa II Polda Jatim," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (15/7).
Ia mengaku belum bisa menyimpulkan motif penyebaran poster-poster tersebut. Namun, kepolisian tetap berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
"Kami masih menunggu konfirmasi dan kepastian dari Kominfo Jatim," ucap perwira menengah Polri tersebut.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kominfo Jatim Benny Sampirwanto mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang terdapat poster ajakan berhenti mengunggah berita Covid-19. Hasil koordinasi, unggahan itu bukan sikap resmi pemerintah.
"Mengonfirmasi langsung bahwa informasi tersebut tidak benar. Pemkab tidak pernah menyebarkan atau menginstruksikan informasi tersebut. Selama ini masyarakat antusias menunggu update informasi yang berkaitan dengan Covid-19," ungkapnya.
Akun Twitter resmi Pemprov Jawa Timur, @JatimPemprov, pada Rabu (14/7) menyatakan narasi dalam brosur-brosur yang mencatut logo pemda di Jatim itu adalah hoaks atau kabar bohong. Sementara itu, sebelumnya juga Putri sulung Presiden Keempat Indonesia Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa Wahid mengunggah gambar di Twitter pribadinya @AlissaWahid, Selasa (13/7), yang berisi poster beredar di media sosial bahwa warga di Kabupaten Gresik, Lamongan, Bojonegoro dan Sumenep supaya tidak menyebar dan mengunggah berita tentang Covid-19.
Karena beredarnya poster itu, Alissa mencuitkan di Twitter yang lantas mendapat tanggapan dan respons beragam dari warganet. "Saat berkendara di jalan raya lalu ada kendaraan ugal2an bergerak dg kecepatan tinggi di belakang saya ke arah saya, apakah menutup mata saya akan membuat bahaya berkurang karena saya tidak melihatnya?" tulis Alissa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika