Depok Larang Hajatan Selama PPKM Darurat

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok resmi melarang penyelenggaraan resepsi pernikahan selama masa PPKM Darurat yang berlangsung sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang. Hal itu dilakukan agar tidak terulang lagi kasus resepsi pernikahan Lurah Pancoranmas yang melewati batas undangan yang sebelumnya diatur hanya 30 orang.

Larangan tersebut tercantum dalam surat keputusan Wali Kota Depok, Mohammad Idris, Nomor: 443/280/Kpts/Dinkes/Huk/2021, tertanggal 10 Juli 2021, Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa PPKM Darurat.

"Resepsi pernikahan dilarang. Tidak hanya itu, acara khitanan juga dilarang selama penerapan PPKM Darurat," ujar Wali Kota Depok, Mohammad Idris dalam siaran pers yang diterima Republika, Ahad (11/7).

Pada aturan sebelumnya yang tercantum dalam keputusan Wali Kota 443/267/Kpts/Dinkes/Huk/2021, disebutkan bahwa tidak ada pelarangan. Namun, resepsi pernikahan hanya boleh dihadiri maksimal 30 orang dan khitanan hanya sebanyak 20 orang dengan penerapan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat serta tidak menerapkan makan di tempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.

"Pelarangan ini sebagai upaya pembatasan kerumunan atau kumpulan massa di saat pandemi Covid-19 serta mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19," tegas Idris.

Sementara itu, Pemkot Depok telah menjatuhkan sanksi kepada Lurah Pancoranmas, Suganda berupa pencopotan dari jabatan Lurah Pancoranmas. Lurah Suganda dinilai telah melanggar aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat saat menggelar resepsi pernikahan putrinya di kediamannya di Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Depok Nomor 862/KEP-1721/BKPSDM/2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan atas nama Saudara Suganda.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Supian Suri menegaskan, keputusan tersebut sudah melalui prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wali Kota Depok, Mohammad Idris selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan hukuman disiplin melalui Keputusan Wali Kota No. 862/Kep-1721/BKPSDM/2021.

"Kami telah serahkan Surat Keputusan Wali Kota Depok nomor 862/KEP-1721/BKPSDM/2021 yang diterbitkan 8 Juli 2021, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan atas nama Saudara Suganda. SK tersebut sudah diterima langsung oleh yang bersangkutan," tegasnya.

Seperti diberitakan, beredar dua video dan menjadi viral di media sosial (medsos) pada hari Sabtu 3 Juli 2021. Dalam video tersebut Lurah Pancoranmas mengadakan acara resepsi pernikahan anaknya disaat pemberlakuan PPKM Darurat yang juga terlihat kerumunan orang-orang berjoget.

Ikuti Whatsapp Channel Republika