REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wali Kota Bogor, Jawa Barat,Bima Aryamenyatakan dalam kondisi darurat Covid-19 saat ini yang paling penting adalah adanya kesamaan sikap sense of emergency terhadap kondisi darurat pada aparatur dan warga.
"Sikap sense of emergency harus ada pada semua pihak, tidak hanya pada aparatur, tapi seluruh seluruh warga, untuk bersama-sama mengatasi Covid-19," kata Bima Arya di Kota Bogor.
Menurut Bima Arya, aparatur bisa bersikap maksimal, harus ada langkah-langkah strategis dari pimpinan untuk memastikan sistem yang dibangun dapat bekerja.
Bima Arya menjelaskan, sikap sense of emergency yang dibangun pada aparatur adalah seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Kota Bogor turun ke lapangan membantu tugas-tugas penanganan Covid-19.
"Kalau bekerja hanya berdasarkan tupoksi (tugas pokok dan fungsi), banyak dinas yang hanya bekerja di rumah aja," katanya.
Bima menegaskan, dalam kondisi darurat Covid-19 saat ini, semua OPD harus bekerja membantu OPD lainnya yang bekerja menangani Covid-19 di seluruh wilayah Kota Bogor.
Tugas pembantuan tersebut, kata dia, ada yang dibagi berdasarkan wilayah di kecamatan dan kelurahan maupun berdasarkan tugas-tugas yang ditangani.
Bima Arya mencontohkan, ada pimpinan BUMD yang mengurusi pemulasaran jenazah Covid-19 dan mengurusi Posko Logistik Darurat. Ada juga kepala dinas yang ditugaskan membantu penggalian lubang makam untuk jenazah Covid-19.
"Jadi pada intinya, semua harus melakukan terobosan dan aktif, tidak bisa lagi hanya bekerja berdasarkan tupoksi," katanya.
Kemudian, masyarakat juga harus sense of emergency yang sama dengan aparatur yakni memiliki kepedulian yang tinggi dan saling bahu-membahu untuk bersama-sama mengatasi Covid-10 di Kota Bogor.
Bima Arya mencontohkan, dirinya menggagas membuka Posko Logistik Darurat, sasarannya guna menggugah korporasi swasta maupun perorangan yang mampu, untuk berbagi dengan warga tidak mampu yang terdampak secara ekonomi pada pelaksanaan PPKM Darurat.
"Saya membuka Posko Logistik Darurat ini targetnya mengajak masyarakat yang mampu untuk memiliki kepedulian pada kondisi darurat saat ini dan berbagi kepada masyarakat tidak mampu," katanya.
Pada pelaksanaan PPKM Darurat saat ini, kata dia, menerapkan aturan yang lebih ketat dan tegas secara lebih luas, di antaranya sektor usaha non-esensial tutup dan sektor usaha esensial diizinkan beroperasi hanya dengan 50 persen karyawan yang bekerja.
Menurut Bima, setiap orang kondisinya berbeda-beda, tingkat kedaruratannya juga berbeda. "Ada orang yang tidak bisa makan, jika usahanya ditutup atau tidak bisa bekerja. Tapi, ada juga warga yang meskipun usahanya ditutup sementara, masih bisa makan dari tabungannya," katanya.
Menurut Bima, buruh harian lepas yang bekerja pada sektor non-esensial dan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan produk non-esensial, selama pelaksanaan PPKM Darurat, tidak bisa bekerja dan berusaha. "Mereka ini perlu mendapat bantuan bahan kebutuhan pokok," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika