KPPU Temukan Harga Obat Penanganan Covid Dijual Lebihi HET

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan harga obat-obatan penanganan Covid-19 yang dijual melebihi harga eceran tertinggi (HET), sebagaimana diatur Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.1.7/Menkes/4826/2021 tentang HET Obat dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, dalam besaran yang bervariasi. Wakil Ketua KPPU Guntur S Saragih, Rabu (7/7), mengatakan, temuan itu berdasarkan hasil pantauan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

"(Pantauan) Ini penting dilakukan mengingat potensi pelanggaran dalam jalur produksi dan distribusi sangat terbuka di masa ini," kata Guntur, Rabu.

Baca Juga

Pantauan itu, dilakukan pada kantor wilayah KPPU yang terdapat di tujuh Ibu Kota Provinsi di Indonesia. Pantauan KPPU fokus pada identifikasi ketidakteraturan harga maupun pasokan untuk obat-obatan dan oksigen yang dibutuhkan bagi penanganan Covid-19, serta potensi pelanggaran persaingan yang dilakukan berbagai pihak terkait.

Menurut Guntur, kekosongan stok obat-obatan masih terjadi dan dilaporkan terjadi di hampir semua daerah terutama Sumatera bagian Selatan, Lampung, dan sepanjang Jawa-Bali. Jenis obat seperti Favipiravir 200mg dan Azithromycin Tablet 500mg terpantau mengalami kenaikan harga di atas HET hampir di seluruh wilayah di Indonesia.

Kekosongan untuk oksigen tabung juga sering ditemukan, meskipun untuk oksigennya masih tersedia di pasar dan utilisasi produsen oksigen yang baru terpakai masih 74 persen dari kapasitas nasional. Selain itu, hambatan logistik pada jalur distribusi masih terdapat di Kalimantan dan Sulawesi hingga Indonesia Timur.

Oleh karena itu, untuk mencegah lonjakan permintaan yang tidak terkendali, KPPU mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying dan mengutamakan pasokan bagi mereka yang sangat membutuhkan. Sementara, menyikapi tingginya harga obat-obatan dan alat kesehatan (khususnya oksigen tabung) yang terjadi di pasar, KPPU memutuskan melakukan pemeriksaan dalam ranah penegakan hukum per 7 Juli 2021.

Dalam prosesnya, KPPU akan menginvestigasi berbagai pihak yang terkait, termasuk pelaku usaha yang dianggap terindikasi melakukan pelanggaran persaingan usaha. Hal ini, sesuai dengan UU No.11/2020 dan PP No.44/2021, pelaku usaha dapat dijatuhi denda hingga 10 persen dari total penjualan produk tersebut.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebelumnya telah menetapkan HET obat yang diindikasikan bisa menyembuhkan Covid-19. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, bagi oknum yang tidak mematuhi HET maka akan dikenai sanksi pidana.

Nadia mengatakan, jika ada oknum yang menaikkan harga di atas HET maka yang akan menangani bukan Kemenkes. Oknum yang menaikkan harga tersebut akan dikenai hukuman sesuai proses yang berlaku.

"Ini tentunya sudah ranah aparat hukum, ya. (Pelanggar) akan dipidanakan," kata Nadia, ketika dihubungi Republika, Senin (5/7).

Peraturan mengenai HET ini tertulis di dalam Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/Menkes/4826/2021. Di dalam surat tersebut, Kemenkes mempertimbangkan keterjangkauan obat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat.

HET yang diatur di dalam Kepmen adalah harga jual tertinggi yang ada di apotek dan instansi farmasi rumah sakit serta klinik. Harga tersebut juga berlaku di seluruh Indonesia.

Adapun daftar HET yang ditetapkan di dalam Kepmen adalah: