REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah ikut memantau pergerakan masyarakat demi mencegah terjadinya kerumunan selama pelaksanaan PPKM Darurat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, monitoring pergerakan warga ini memanfaatkan data dari Facebook Mobility Dashboard, Google Traffic, dan data Night Light dari NASA Amerika Serikat.
"Sehingga dengan begitu kita bisa melihat pelaksanaan dari PPKM ini apakah terlaksana dengan baik," ujar Luhut dalam keterangan pers usai rapat terbatas, Selasa (6/7).
Pemantauan mobilitas warga dilakukan dengan membandingkan frekuensi dan volume pergerakan masyarakat selama periode PPKM darurat dengan periode baseline sebagai basis perhitungan, yakni periode 24 Mei-6 Juni 2021.
Luhut melanjutkan, dibutuhkan penurunan mobilitas minimal 30 persen untuk mengoptimalkan pelaksanaan PPKM darurat. Bahkan, menurut perhitungan, mobilitas masyarakat perlu ditekan 50 persen agar ampuh melawan penularan varian Delta. Pemerintah pusat pun sudah berkoordinasi dengan pemda dan TNI-Polri untuk memastikan pergerakan warga menurun.
"Sekarang ini (penurunan) masih di angka 26 (persen) yang paling tertinggi atau 27. Tapi itu hari baru kemarin. Jadi kita berharap kalau bisa dalam minggu ini kita sudah dekat 50 (persen). Saya kira minggu depan kita akan mulai lihat flattening dan kita mulai perlahan menurun," kata Luhut.
Pemerintah juga mendorong masing-masing pemda lebih gencar lagi dalam mengoptimalkan pelaksanaan PPKM Darurat. Hingga hari ketiga pelaksanaan PPKM Darurat kemarin, mobilitas warga terendah tercatat di Jawa Timur dan Bali. Luhut berharap provinsi lain bisa ikut menekan angka pergerakan penduduk.
"Penyekatan mobilitas terus dilakukan dan harap warga patuh, karena ujungnya pada keselamatan kita. Sekarang di sekeliling kita sudah banyak yang kena. Jadi jangan kita mempersoalkan ini lagi, karena data-data sudah membuktikan hal ini," kata Luhut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
