REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, kepastian hukum menjadi salah satu pertanyaan utama investor yang mempertimbangkan untuk menanamkan modal di Indonesia. Dia menilai, persoalan itu perlu dibenahi agar Indonesia dapat memanfaatkan peluang investasi global, termasuk melalui rencana pengembangan family office di Bali.

Hal itu disampaikan Luhut seusai berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Selasa (27/10/2026). Pertemuan tersebut turut membahas penyempurnaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

"Sebenarnya tadi saya kami diskusi dengan Pak Prof Yusril, memang ini di Dewan Ekonomi cukup dalam diskusinya, itu menyangkut masalah kepastian hukum. Jadi dari hasil studi tadi juga dari apa dipaparkan kepada Pak Yusril, memang masalah kepastian hukum ini menjadi sangat-sangat penting kepada semua investor," kata Luhut kepada awak media.

Dia mengungkapkan, DEN mencoba mengaitkan kepastian hukum dengan rencana pemerintah mengembangkan pusat keuangan internasional (IFC), termasuk kemungkinan pembentukan family office di Bali. Langkah itu untuk menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia.

Luhut mengatakan, Indonesia memiliki peluang untuk menarik dana dari investor yang mencari tempat aman untuk menempatkan kekayaannya di tengah ketidakpastian geopolitik global. Namun, kepastian hukum menjadi salah satu hal yang terus ditanyakan calon investor.

"Padahal mereka sudah banyak sekali yang ketemu saya yang orang-orang yang punya uang banyak, baik orang Timur Tengah sendiri, mereka pengen mempertimbangkan untuk serius masuk di Indonesia, dan mereka spesifik menjelaskan Bali karena mereka masalah keamanan. Tapi di situ selalu di mereka katakan, ‘Bagaimana kepastian hukum itu?’ Itu pertanyaan-pertanyaan yang terus," ujar Luhut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika