Pada awal tahun ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pernah menyebut, kendala vaksinasi Covid-19 berada di ketersediaan vaksin. Namun, Budi tetap optimistis target memvaksinasi 80 persen populasi menuju kekebalan kelompok (herd immunity) akan tercapai dalam tempo 15 bulan.
"Isu yang paling utama sebenarnya bukan di kapasitas vaksinasi tapi di ketersediaan vaksin," kata Budi, pada awal Januari 2021.
Saat itu, Budimengaku sudah menghitung kapasitas vaksinasi dengan sejumlah metode. Pertama dengan menghitung berdasarkan jumlah klinik, puskesmas dan rumah sakit.
"Kalau (fasilitas kesehatan) yang kecil bisa 100 suntikan per hari, yang besar 300 suntikan per hari. Kita hitung oh ternyata bisa 32 juta suntikan per bulan, artinya untuk (target) 181 juta orang harusnya 6-7 bulan selesai," ungkap Budi.
Cara kedua adalah dengan menghitung berdasar jumlah vaksinator atau orang yang bisa menyuntik vaksin. Indonesia, kata Budi, memiliki 30 ribu vaksinator.
"Masing-masing antara 30- 40 suntikan per hari, 30 dikali 30 ribu vaksinator artinya 900 ribu orang per hari atau 27 juta orang per bulan, jadi untuk 181 juta (target yang disuntik) harusnya selesai dalam waktu 8 bulan," tambah Budi Gunadi.
Pada awal Juli ini, atau beberapa bulan setelah pernyataan Budi di atas, Indonesia menerima beberapa kali kiriman vaksin baik dalam bentuk jadi atau bulk. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi menyampaikan stok vaksin aman hingga saat ini.
"Stok vaksin cukup, dan setiap minggunya terus berdatangan stok baru," katanya dalam konferensi pers, Sabtu (3/7).
Hingga saat ini, sebanyak 45 juta dosis vaksin sudah diberikan. Sebanyak 31,5 juta orang sudah terima dosis pertama dan sekitar 15 juta orang sudah di dosis kedua.
Jika stok vaksin dan vaksinator serta alat penunjang vaksinasi diklaim aman oleh pemerintah, mengapa Indonesia saat ini masih kesulitan untuk memenuhi target vaksinasi harian yang ditetapkan Jokowi? Ketua Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, pogram vaksinasi akan berhasil jika dipengaruhi oleh tiga faktor, termasuk logistik.
"Faktor pertama adalah logistik. Jadi, negara punya logistik yang cukup untuk memvaksin targetnya," katanya saat konferensi virtual bertema Strategi Mewujudkan 2 Juta Dosis Vaksinasi Covid-19, Kamis (1/7).
Miko menambahkan, target pemerintah Indonesia adalah orang di atas usia 12 tahun. Padahal, dia melanjutkan, kelompok yang rentan adalah orang yang bisa divaksinasi atau segala usia termasuk anak-anak di bawah keputusan itu.
Seharusnya, dia melanjutkan, yang divaksinasi adalah semua umur, bukan hanya usia tertentu. Kemudian, dia melanjutkan, faktor kedua adalah pelayanan kesehatan dengan melibatkan aparat TNI/polri, swasta dengan vaksin gotong royong.
Miko mengapresiasi pemerintah yang mengakselerasi vaksinasi 1 juta per hari yang artinya butuh waktu tidak sampai setahun. Padahal, dia menjelaskan, lama vaksinasi bisa 3 hingga 8 tahun.
"Ini percepatan luar biasa karena wabahnya luar biasa," katanya.
Di lain pihak, ia mengekritik pemerintah yang meremehkan Covid-19. Padahal, seharusnya jangan mengabaikan masalah Covid-19 yang merupakan ancaman bangsa.
Faktor ketiga, dia menambahkan, adalah maslahat atau keuntungannya. Sebab, dia melanjutkan, hingga kini masih banyak orang atau penduduk yang bersikap antivaksin.
"Padahal, keberhasilan vaksinasi harus dibicarakan teori dan praktiknya. Ini termasuk berbicara mengenai halal haram dan efikasi," katanya.
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Pusat, Erlina Burhan menilai, cakupan imunisasi di Indonesia yang masih di bawah 10 persen dari target sasaran. Padahal, saat ini Indonesia juga tengah dihadapi oleh penularan varian Delta.
"Harusnya 180 juta yang tervaksin sekarang. Tapi belum sampai 13 juta yang dosis lengkap. Masih banyak yang rentan tertular dan ditambah Delta," kata Erlina, pekan lalu.
Erlina meminta semua pihak serius menangani pandemi Covid-19 agar tak mengarah ke kejadian seperti di India baru-baru ini. "Perlu serius menanganinyaagar tidak mengarah seperti situasi pandemi di India."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
