REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Forum Pemred merespons pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat mulai 3 Juli selama dua pekan. Forum Pemred mendesak pemerintah memperketat sekaligus mempertegas langkah penanganan Covid-19.
Forum Pemred mengapresiasi kebijakan membatasi pergerakan dan interaksi orang, baik di dalam maupun antarkota, dengan lebih signifikan. Di antaranya usulan pemberlakuan WFH 100 persen, mempersingkat jam buka mal dan pusat perbelanjaan hingga pukul 17.00 WIB, dan melarang dine in atau makan di tempat.
Namun, Forum Pemred mengingatkan, dampak ekonomi dan sosial dari pemberlakuan kebijakan tersebut harus diantisipasi. "Dalam pengetatan mobilisasi dan interaksi orang, sebaiknya Presiden yang langsung memimpin keadaan darurat ini agar instruksi dari pemerintah pusat segera dijalankan hingga pemerintahan terkecil (desa/kelurahan, RW, dan RT)," tulis keterangan resmi bertanda tangan Ketua Forum Pemred Kemal Ghani yang diterima Republika.co.id, Kamis (1/7).
Forum Pemred mendesak semua elemen pemerintah bergerak fokus mengupayakan penurunan laju penularan dan penanganan Covid-19 ini dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat. Termasuk dalam implementasi pembatasan mobilisasi dan interaksi orang, mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan (prokes/3M), melakukan 3T (tracing, testing, treatment), dan vaksinasi lebih gencar.
"Bila PNS maupun relawan-relawan bisa dimobilisasikan sebagai tenaga tracer sangat membantu untuk meningkatkan pelaksanaan tracing. Bila hanya melibatkan tenaga kesehatan maupun TNI/Polri, tracing tidak akan bisa maksimal. Testing juga perlu diperbanyak, apalagi di desa-desa di zona merah banyak masyarakat yang menolak diuji swab dan memilih untuk tidak mengaku bila mengalami gejala Covid-19," tulis Forum Pemred.
Selain itu, Forum Pemred meminta pengetatan pelaksanaan protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Forum Pemred menuntut penegakan hukum yang tegas terhadap para pelanggar. Sosialisasi dan edukasi juga terus digalakkan dengan masif hingga ke tingkat akar rumput.
Forum Pemred menilai pemerintah juga perlu melakukan politik anggaran dengan memperbesar anggaran di hulu, seperti anggaran untuk sosialisasi dan edukasi, anggaran untuk membagi masker secara gratis, ketersediaan obat dan peralatan pengobatan di puskesmas, dan dukungan yang baik untuk mereka yang melakukan isolasi mandiri.
"Kampanye kelompok yang tidak percaya dengan adanya Covid-19 dan antivaksin harus dilawan bersama-sama, termasuk dengan media," tulis Forum Pemred.
Ikuti Whatsapp Channel Republika