REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jenazah Covid-19 di Jakarta mulai diangkut dengan menggunakan truk. Alasannya ambulans sudah kewalahan dalam beberapa hari terakhir, menyusul lonjakan kasus positif dan angka meninggal pasien korban virus corona.
"Dinas Pemakaman tidak sanggup, sudah capek semuanya. Sampai jam 6 sore tadi saja sudah 146 jenazah, sisanya masih ditaruh. Hari ini diangkat karena ambulans tidak mungkin lagi, akhirnya dengan truk berkapasitas delapan peti mati," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Edi Sumantri, saat rapat di Komisi C bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/6).
Langkah tersebut juga, kata Edi, membutuhkan dana yang tidak sedikit dan hampir dipastikan menguras lagi dana belanja tidak terduga (BTT) DKI yang saat ini diarahkan untuk penanganan Covid-19. Dalam rangka pemakaman tersebut, BTT DKI dikucurkan pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang mencapai Rp 13,02 miliar.
Rinciannya, untuk pengadaan peti jenazah, baju alat pelindung diri atau APD senilai Rp 4,63 miliar, penyaluran insentif bulan Januari hingga Maret 2021 mencapai Rp 5,22 miliar dan pengadaan peti jenazah, masker sarung tangan karet senilai Rp 3,16 miliar. Di sisi lain, Dinas Kesehatan DKI Jakarta memproyeksikan jumlah kasus aktif di Ibu Kota dapat menyentuh 218 ribu hingga akhir Agustus 2021.
Proyeksi itu dibarengi variabel temuan varian baru Covid-19 di DKI Jakarta beberapa waktu terakhir. "Hal ini terkait dengan adanya prediksi varian baru yang menjadi perhitungan kita. Jadi, kami menghitung kasus aktif harian di DKI Jakarta itu sangat luar biasa," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti, Senin (21/6).
Widyastuti menerangkan posisi tertinggi kasus aktif tahun lalu mencapai 26 ribu pasien dalam kurun waktu satu hari. Malahan, Widyastuti menerangkan, kasus aktif Covid-19 di DKI Jakarta saat ini sudah melampaui angka 30 ribu kasus per hari.
"Kalau kita lakukan prediksi ini bisa sampai tembus kasus aktif harian itu mencapai lebih dari 70 ribu. Bahkan, kalau sampai Agustus bisa mencapai 218 ribu," tutur Widyastuti.
Dia menuturkan proyeksi itu dibuat untuk mempersiapkan sejumlah skenario mitigasi terkait penanganan lonjakan kasus konfirmasi positif Covid-19 di sejumlah layanan kesehatan Ibu Kota. Dengan demikian, dia meminta adanya intervensi lebih tegas terkait pembatasan mobilitas warga dari pemerintah pusat dan provinsi.
"Kalau tahun lalu secukupnya hanya di Jakarta dan sekitarnya. Tetapi tentu dengan tahun ini karena maraknya di provinsi lain bisa diharapkan pembatasan yang lebih luas," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika