REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satuan Tugas Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah agar mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan PPKM kabupaten kota maupun PPKM mikro. Optimalisasi PPKM mikro ini harus segera dilakukan mengingat terjadinya lonjakan kasus positif Covid-19 dalam empat minggu terakhir di enam provinsi di Pulau Jawa yang menyumbang tertinggi kenaikan kasus di Indonesia.

"Sesuai arahan Presiden, pimpinan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, khususnya di Pulau Jawa, harus terbiasa mengamati situasi terkini dengan membaca data (dengan) baik sehingga dapat segera dilakukan langkah antisipatif," kata Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, dikutip dari siaran resmi yang diterima, Rabu (23/6).

Wiku meminta agar pemimpin daerah mampu menjadikan data sebagai basis pengambilan kebijakan penanganan Covid-19 sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat tepat sasaran dan efektif mengendalikan lonjakan kasus.

Berdasarkan data per 20 Juni 2021, keenam provinsi di Pulau Jawa menyumbang tertinggi kenaikan kasus. Yakni DKI Jakarta yang mengalami peningkatan kasus sebesar 387 persen dengan total kenaikan 20.634 kasus, Jawa Barat meningkat 115 persen dengan total kenaikan 8.382 kasus, Jawa Tengah meningkat 105 persen dengan total kenaikan 5.896 kasus. Sementara di Jawa Timur meningkat 174 persen dengan total kenaikan 2.852 kasus, DIY meningkat 197 persen dengan total kenaikan 2.583 kasus, dan Banten meningkat 189 persen dengan total 967 kasus.

Menurut Satgas, perkembangan ini menjadikan peningkatan kasus mingguan secara nasional mencapai sebesar 92 persen sejak empat minggu terakhir. "Ini adalah kenaikan yang sangat tajam dan tidak dapat ditoleransi," jelas Wiku.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika