REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin memanggil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk membahas kelanjutan program percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, Senin (21/6). Sebab, hingga kini Tim Koordinasi Terpadu Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat yang dibentuk Presiden Joko Widodo pada Sepetember 2020 ini belum berjalan.
Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi mengatakan, Wapres pun ingin program ini segera berjalan.
"Karena itu Wapres sengaja memanggil Menteri Bappenas untuk melakukan koordinasi, diketahui wapres diberi tanggung jawab oleh presiden untuk mengkoordinasi langkah-langkah bagaimana agar ada percepatan pembangunan kesejahteraan Papua," ujar Masduki dalam keterangannya, Senin (21/6).
Masduki mengatakan, program pembangunan kesejahteraan Papua ini masih perlu dikoordinasikan dengan berbagai kementerian dan lembaga. Sebab, pembangunan kesejahteraan Papua melalui berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga pengentasan kemiskinan.
Begitu juga terkait pendanaan, tersebar di kementerian dan lembaga.
"Karena itu pada hari ini wakil presiden sengaja berkoordinasi dengan Bapenas sebagai koordinator pelaksana. Sebelumnya, sepekan yang lalu itu wapres juga khusus memanggil Menkeu terkait dengan pendanaan, sebelumnya wapres memanggil Menkopolhukam terkait dengan keamanan," kata Masduki.
Wapres kata Masduki, berkomitmen agar program pembangunan kesejahteraan Papua ini tidak terhambat dengan masalah politik maupun keamanan di Papua.
"Urusan penanganan keamanan politik di Papua satu soal, dan urusan pembangunan kesejahteraan Papua itu soal yang lain. saya kira itu akan terus berjalan," ungkapnya.
Selanjutnya, Masduki mengatakan jika masalah pendanaan selesai, Wapres akan melaporkan kepada Presiden Joko Widodo, sebelum selanjutnya mulai dilaksanakan.
"Jadi ini semua dalam rangka bagaiamana wapres untuk segera melaporkan semua kesiapan ini kepada presiden dalam ratas, insyaallah tidak akan lama lagi, mudah-mudahan pekan depan atau awal Juli, lebih awal lebih baik, setelah itu insyaallah wapres akan berkunjung ke Papua," ungkapnya.
Presiden Joko Widodo menugaskan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin tim terpadu percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 yang ditandatangani 29 September, Jokowi membentuk Tim Koordinasi Terpadu Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.
Dalam susunan keanggotaan, Wapres Ma'ruf bertindak sebagai Ketua Dewan Pengarah, dengan beranggotakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Staf Kepresidenan.
Sementara Ketua Harian merangkap anggota yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika