REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi berharap proyek pembangunan Bandar Udara (Bandara) Bukit Malintang di Kabupaten Mandailing Natal rampung sesuai rencana pada 2023. "Keberadaan Bandara Bukit Malintang akan meningkatkan perekonomian di Mandailing Natal dan wilayah Tapanuli bagian selatan, sehingga diharapkan proyek ini selesai tepat waktu di 2023," ujarnya di Mandailing Natal, Sumut, Sabtu (19/6).
Berdasarkan hasil peninjauan, menurut dia, saat ini pengerjaan proyek sedang dalam tahap pengerukan dan penimbunan landasan bandara. Ditargetkan, pada tahun ini bisa merampungkan 350 meter landasan pacu dari 3.000 meter target keseluruhan bandara. "Selain mewujudkan konektivitas wilayah, keberadaan bandara ini diyakini akan menjadi pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah," katanya.
Termasuk, ujar Edy, bandara akan menjadi pendorong dan penunjang kegiatan industri serta sektor perdagangan di kawasan Tapanuli bagian selatan. "Pembangunan Bandara Bukit Malintang itu harus didukung penuh semua kalangan, karena bandara bermanfaat besar untuk pembangunan Mandailing Natal, Tapanuli bagian selatan, dan Sumut secara keseluruhan," ujarnya.
Edy menjelaskan dengan panjang 3.000 meter, maka pesawat berbadan besar dapat mendarat di bandara tersebut. Dia mengakui, kehadiran Bandara Bukit Malintang bisa berdampak pada Bandara Aek Godang, Padangsidimpuan. "Pasti ada dampaknya dengan Sidimpuan, tapi itu tidak perlu dikhawatirkan, karena calon penumpang memiliki tujuan sendiri," katanya.
Wakil Bupati Mandailing Natal Muhammad Jafar Sukhairi Nasution berharap Kementerian Perhubungan menyiapkan masterplan jalan akses ke bandara yang akan mengambil tema penghijauan. Sehingga pemkab dapat membantu pengerjaan jalan lainnya dan membantu percepatan pembangunan bandara.
Kepala Sub Seksi Keamanan Bandara Bili Akbar menyebutkan pelepasan tanah untuk landasan 3.000 meter akan menghabiskan anggaran Rp 15 miliar. "Harapannya, pelepasan tanah tersebut mendapat dukungan dari pemerintah," katanya.Pembangunan Bandara Bukit Malintang merupakan kerja sama Kementerian Perhubungan, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, dan Pemprov Sumut. Pemkab Madina menghibahkan lahan kurang lebih 106 hektare dan akan disusul 20 hektare dari hibah Pemprov Sumut serta ada penambahan lain nantinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika