Meski demikian, Cecep mengaku pemerintah tentu membutuhkan anggaran besar untuk penyelenggaraan pemerintah, salah satu caranya lewat sektor pajak. Namun, menurut Cecep, ada banyak onjek pajak yang bisa menghasilkan keuntungan besar di luar pendidikan. Misalnya, pajak pertambahan nilai dari barang-barang mewah.

"Jangan pajak dari pendidikan. Saya khawatir pendidikan semakin mahal, semakin elitis dan hanya diakses oleh orang-orang tentu golongan-golongan tertentu. Padahal, amanat konstitusi itu educations for all."

Menurut dia, masih banyak upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk menaikkan pajak selain mengeruk dari dunia pendidikan. Jangan sampai jadi ironi pendidikan akan dikenakan pajak, sementara sektor-sektor lain, yaitu dinikmati oleh kelompok-kelompok high-class yang membayar pajaknya kecil.

"Pendidikan sudah jangan diganggu, harusnya pendidikan itu di-support. Pajak-pajak yang spesial hanya dinikmati oleh kelompok tertentu itu yang harusnya digarap pemerintah. Pendidikan harusnya disuntikkan kepada dunia pendidikan bukan dunia pendidikan disedot."

Dalam pemberitaan di Republika, Senin (14/5), Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan memberikan kategori jasa pendidikan yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Adapun rencana pengenaan PPN terhadap jasa pendidikan tertuang dalam revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor mengatakan tidak semua jasa pendidikan akan dikenai tarif PPN. “Yang namanya jasa pendidikan rentangnya luas sekali, jasa pendidikan yang mana? Jasa pendidikan yang mengutip iuran dengan batasan tertentu yang akan dikenakan PPN,” ujarnya saat media briefing pajak.

Wacana PPN di sektor pendidikan yang menjadi bola panas itu pun sampai ke telinga Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim...

Ikuti Whatsapp Channel Republika