Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, juga sudah datang ke Bangkalan meminta bantuan kiai menyadarkan masyarakat akan bahaya Covid-19. Dia menekankan tes swab penting untuk dilakukan karena fakta di lapangan kebanyakan pasien yang dibawa ke rumah sakit sudah dalam kondisi parah.
“Kita melihat fakta, kebanyakan yang dibawa ke Rumah Sakit sudah parah, untuk mencegah itu, agar para ulama mensosialisasikan bahwa tes swab itu penting untuk mengetahui dan agar dapat mencegah,” ujar Mahfud dalam siaran persnya, Rabu (16/6).
Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron, mengatakan, kondisi saat ini sebagian besar masyarakat tidak mau ke rumah sakit, namun setelah parah baru ke rumah sakit dan meninggal. Hal tersebut membuat munculnya suatu kesimpulan di tengah masyarakat, yakni jangan ke rumah sakit karena pasti mati.
Dari kejadian tersebut, Mahfud ingin menggunakan pendekatan lokal untuk menyadarkan masyarakat. Sebab, kata dia, kiai atau tokoh alim ulama merupakan sosok paling menjadi panutan dan paling didengar dan dipatuhi masyarakat. Dia menerangkan betapa bahayanya Covid-19.
“Jangan kita masih anggap Covid-19 itu main-main, lihat contoh kasus yang terjadi peningkatan dalam 24 jam di India. Indonesia juga saat ini sudah peringkat 18 dunia dan sampai saat ini sudah mencapai 1,9 juta kasus,” kata Mahfud.
Mahfud menjelaskan, pemerintah bukan tidak berbuat apa-apa untuk mengatasi hal itu. Menurut dia, dalam melakukab kebijakan, pemerintah sudah berdialog dan meminta pendapat ulama seperti NU, Muhammadiyah dan MUI. “Namun masyarakat kita ini, apalagi di Bangkalan, kalau tokoh agama mencontohkan, dan bicara, mereka pasti ikut,” ujar Mahfud.
Kasus aktif Covid-19 di Jatim saat ini sebanyak 2.731. Meningkat 80 persen sejak awal lebaran. Kasus aktif di Bangkalan sendiri melonjak menjadi terbanyak di Jatim saat ini sebanyak ratusan orang.
Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Sunyoto Usman menilai masyarakat mesti membenahi sikap dan tindakan agar upaya mencegah pandemi bisa berjalan dengan baik. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, Sunyoto Usman, dalam keterangannya mengatakan ada empat tingkatan dalam menyikapi kasus Covid-19 yakni, pengetahuan, kesadaran, sikap, dan tindakan.
Menurut dia, pengetahuan mengenai Covid-19 sudah tersebar dan kesadaran masyarakat mulai timbul. "Tapi yang masih harus dibenahi itu kaitannya dengan sikap dan tindakan. Sikap dan tindakan itu level analisisnya sudah komunal. Kalau kesadaran, itu relatif masih individual atau kelompok kecil," kata Sunyoto.
Sunyoto memberikan contoh bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menurutnya berhasil menciptakan sikap dan gerakan secara komunal di lintas kabupaten/kota dalam menghadapi penyebaran Covid-19. Misal, kasus di Kudus tapi penanganannya melibatkan dokter dari wilayah lain.
"Sikap dan tindakan itu melibatkan multi stakeholder, sudah pada ruang lingkup yang lebih luas. Kalau hanya bicara kesadaran, masih butuh sikap, dibutuhkan tindakan. Dan itu sifatnya komunal," tuturnya.
Dia menegaskan pencegahan penularan Covid-19 bukan hanya urusan pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan strategis, sedangkan pendekatan secara individual bisa dilakukan kelompok masyarakat. "Kalau pusat itu kan membuat kebijakan yang strategis, tapi yang penting operasional di tingkat bawah. Kalau pemerintah, ya minimal provinsi untuk menggerakkan operasional di tingkat lokal. Kalau Satgas di tingkat pusat hanya membuat kebijakan strategis, mereka tidak punya instrumen operasional ke bawah," ucapnya.
Sementara itu, dia menilai para pemimpin maupun elite bangsa ini perlu memberikan keteladanan bagi masyarakat agar protokol kesehatan tetap dipatuhi. "Elite dan tokoh-tokoh masyarakat harus memberikan keteladanan," kata dia.
Bupati, camat menurut dia jangan membuat kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan, sebaliknya, membuat contoh baik yang bisa ditularkan pada masyarakat lain. Sunyoto mengatakan hukuman atau sanksi tidak akan efektif menekan kasus Covid-19.
"Harus ada gerakan komunal seperti apa, ada insentif dan disinsentif," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
