Berdasarkan persentase pengeluaran, beban masyarakat miskin atas PPN untuk bahan minuman dan makanan, lebih besar daripada masyarakat kaya (PPN bersifat regresif). Hal sebaliknya terjadi untuk pengeluaran perumahan dan utilitas serta perabotan. Sedangkan pendekatan penerimaan belum dapat diukur karena Indonesia belum mempunyai survei terkait penerimaan.
Penelitian-penelitian di atas menunjukkan, walaupun tak bersifat regresif, PPN belum mampu membuat pajak bersifat progresif atau si kaya dipajaki lebih besar. Meski begitu, paling tidak terdapat dua cara membuat PPN lebih progresif.
Pertama, penerapan multitarif, yang memungkinkan dapat dipilih mana barang/jasa yang dikenakan tarif minimal bahkan sampai nol persen dan mana yang dikenakan tarif tinggi. Kriteria ini dapat ditentukan berdasarkan jenis, kualitas, atau harga barang/jasa.
Barang/jasa yang dikenakan tarif minimal dipilih berdasarkan klaster konsumennya. Misalnya, pendidikan yang uang sekolahnya sampai puluhan juta atau bahkan ratusan juta bisa saja dikenakan PPN dengan tarif lebih tinggi.
Sebaliknya, sekolah yang hanya memungut bayaran puluhan atau ratusan ribu, dikenakan tarif PPN kecil atau nol persen. Sedangkan sekolah gratis, sudah pasti tidak akan ada PPN-nya karena tidak ada yang perlu dibayar.
Dengan multitarif ini, penerimaan pajak dapat dioptimalkan, tetapi unsur regresivitas PPN juga dapat dielakkan, bahkan mungkin bisa membuat PPN menjadi progresif. Walaupun cara ini tetap ada kelemahannya. Yakni, kerumitan administrasi dan pengawasan, khususnya bila pembedaan semata-mata berdasarkan kualitas atau harga.
Cara kedua, memberikan pengecualian atau pembebasan PPN. Ini mirip multitarif, dipilih barang/jasa yang lebih banyak dikonsumsi orang miskin kemudian diberi fasilitas pembebasan PPN.
Perbedaan dengan cara pertama pada pemilihan barang/jasa, selain kriteria lebih banyak dikonsumsi orang miskin, maka harus dipastikan sebagian besar bahan baku atas barang/jasa yang dibebaskan itu juga bersih dari PPN. Ini agar tak terjadi cascading effect pada barang/jasa tersebut yang membuat harganya lebih mahal. Walaupun unsur regresivitas dalam PPN dapat diminimalkan atau dihilangkan, PPN tidak mungkin dijadikan pajak progresif penuh. Apalagi, jika diukur menggunakan pendekatan pendapatan.
Karena sebagian pendapatan pasti ditabung khususnya oleh orang kaya. Ini tak mungkin dikenai PPN karena bukan konsumsi. Hal krusial untuk mengurangi kesenjangan adalah subsidi warga miskin, yang uangnya dari pajak yang berhasil dikumpulkan dengan optimal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
