REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mendukung instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberantas premanisme dan pungli di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ariza menegaskan, pungli merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan.
"Saya setuju dengan Pak Jokowi, tidak dibenarkan pungli di mana pun, tidak hanya di Tanjung Priok, pelabuhan atau di mana pun," kata Ariza di Jakarta, Jumat (11/6).
Oleh karena itu, Ariza meminta, seluruh jajarannya agar dapat disiplin dan berintegritas dalam melayani masyarakat Ibu Kota. Sehingga, mampu menjadi contoh teladan yang baik dalam menjalankan tugas.
Selain itu, dia juga mendorong masyarakat agar segera melapor apabila menemukan adanya tindakan pungli. Ariza memastikan, Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti hal tersebut sesuai aturan yang ada.
"Kami minta masyarakat bantu melaporkan di mana saja, apabila ditemukan pungli segera dilaporkan aparat atau kami. Nanti kami akan tindak lanjuti sesuai dengan aturan Undang-Undang yang ada," jelas dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengar langsung keluhan dari para sopir kontainer mengenai aksi premanisme dan pungli saat berdialog di Terminal Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (10/6). Menurut dia, seharusnya para sopir kontainer bisa merasa nyaman saat bekerja, terutama di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19.
"Pagi hari ini saya senang bisa bertemu dengan Bapak-Bapak semuanya. Saya mendapatkan keluhan yang saya lihat dari media sosial, terutama driver banyak yang mengeluh karena urusan bongkar muat," ucap Presiden membuka dialog.
Mendapat kesempatan berbicara, salah seorang sopir kontainer, Agung Kurniawan, lantas mengacungkan tangan dan menyampaikan keluh kesahnya selama menjadi sopir kontainer. Pria kelahiran Ngawi, 38 tahun silam ini menjelaskan bahwa para sopir kontainer kerap menjadi sasaran tindak premanisme.
"Begitu keadaan macet, itu di depannya ada yang dinaiki mobilnya, naik ke atas mobil bawa celurit atau nodong begitu, itu enggak ada yang berani menolong, Pak. Padahal itu depan, belakang, samping, kanan itu kan kendaraan semua, dan itu orang semua, dan itu sangat memprihatinkan," ujar Agung.
Hal ini pun diamini oleh rekannya sesama sopir kontainer, Abdul Hakim, yang menyebut bahwa kemacetan merupakan penyebab para preman bisa leluasa menjalankan aksinya. Karena itu, kepada Presiden ia meminta agar masalah kemacetan di Tanjung Priok ini dapat dibenahi.
Mendengar cerita para sopir kontainer, Presiden kemudian memanggil ajudannya, Kolonel Pnb. Abdul Haris. Presiden pun memintanya agar menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui telepon terkait masalah pungli dan kemacetan yang terjadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika