REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat umum berusia 18 tahun ke atas di DKI Jakarta akan menggunakan vaksin asal perusahaan farmasi Inggris, yaitu AstraZeneca. Jajaran Kemenkes mengalokasikan stok 400 ribu dosis vaksin AstraZeneca untuk digunakan publik di Ibu Kota.
"Stok AstraZeneca yang ada di DKI Jakarta ada 400 ribu (dosis). Nanti kalau kurang akan didistribusikan kembali sesuai kebutuhan," kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (10/6).
Ia menambahkan, saat ini stok vaksin merek ini sudah ada di DKI Jakarta. Kendati demikian, pihaknya menyadari persediaan vaksin jenis ini pasti kurang dan belum memenuhi kebutuhan. Sebab, target vaksinasi usia 18 tahun di DKI Jakarta sebanyak 5 juta lebih.
"Jadi, Kemenkes meminta DKI Jakarta fokus pada kelompok lanjut usia (lansia) dan pemberi pelayanan publik, terutama guru dan tenaga pendidik," ujarnya.
Kemudian, dia melanjutkan, sisa kebutuhan vaksin nantinya bergantung pada vaksin yang tersedia. Mengenai alasan mengapa DKI Jakarta dipilih menjadi tempat penyuntikan vaksin AstraZeneca untuk masyarakat umum, Nadia menjelaskan daerah ini memiliki risiko tinggi mengalami peningkatan kasus Covid-19 pasca-Lebaran.
"Selain itu, mereka (DKI Jakarta) telah mencapai cakupan vaksinasi tahap dua hingga 40 persen, kalau daerah lain kan masih 30 persen. Kemudian, DKI Jakarta juga sudah melakukan vaksinasi untuk kelompok rentan, seperti penduduk sosial ekonomi ke bawah, perumahan kumuh, RT/RW dengan zona merah dan oranye, dan sebagai antisipasi lonjakan kasus," katanya.
Terkait kemungkinan daerah lain di luar DKI Jakarta mendapatkan vaksin AstraZeneca, Nadia mengaku itu bergantung pada stok vaksin yang ada. Selain itu, juga bergantung pada apakah di daerah tersebut memiliki persediaan vaksin merek ini dan nantinya yang digunakan untuk vaksinasi pada sasaran yang telah ditentukan.
Dia menambahkan, Kemenkes juga memetakan indikator apakah daerah tersebut mengalami penularan Covid-19 di daerah itu tinggi, memiliki daerah kumuh, hingga memiliki masyarakat dengan kelas sosial ekonomi rentan. Ini yang menjadi indikator penilaian sebelum Kemenkes mendistribusikannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika