REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi partai Gerindra, Bambang Kristiono, mengungkapkan, rencana utang untuk pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) telah dipertimbangkan matang. Dia mengklaim, rencana itu merupakan bagian dari visi pemerintahan Joko Widodo.
Menurut Bambang, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto hanya merealisasikan visi Presiden Jokowi. Sehingga, dia merasa, rencana utang Rp 1,7 Kuadriliun demi alutsista sah-sah saja.
"Proyek ini adalah visi besar Presiden Jokowi, yang dijalankan Menhan untuk membangun pertahanan yang kuat bagi Negara kita," kata Bambang kepada Republika, Jumat (4/6).
Bambang mengklaim seluruh anggota Komisi 1 DPR RI sebenarnya mendukung penuh proyek utang alutsista ini. Sehingga, menurutnya, segala kritik legislator yang ditujukan pada proyek itu tak lantas menghentikannya.
"Walaupun dinamikanya cukup tinggi dimana banyak sekali kritik, saran, dan masukan untuk merealisasikan proyek ini. Terutama masalah payung hukumnya," ujar mantan Komandan Tim Mawar itu.
Selain itu, Bambang menilai, rencana utang alutsista wajar karena untuk memperkuat pertahana negara. Dia menyayangkan, selama ini, alutsista Indonesia terlanjur berusia tua dan rusak.
"Kalau bicara urgensinya, menurut saya, sangat urgen. Ini karena, pada kenyataannya alutsista yang kita mikiki sudah pada tua dan banyak yang sudah rusak berat," ucap Bambang.
Bambang memandang, modernisasi dan peremajaan alutsista sudah menjadi urgensi pertahanan negara. "Tidak ada jalan keluar lain, apabila kita menginginkan TNI yang mampu menghadapi, mengatasi dan menyelesaikan tugas-tugas pokoknya," lanjut Bambang.
Bambang juga menekankan pentingnya aspek transparansi dalam pengadaan alutsista dengan mekanisme utang ini. "Saya pribadi juga sangat mendukung semua langkah ini selama bisa dijalankan dengan transparan, akuntabel, dan semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara," pungkas Bambang.
Sebelumnya, kabar pengadaan alutsista yang disebut-sebut sebesar Rp 1.769 triliun dengan skema utang luar negeri termuat dalam rancangan Perpres Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam Kemhan dan TNI tahun 2020-2024. Rancangan Perpres tersebut beredar setelah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan sedang menyiapkan masterplan alpalhankam selama 25 tahun yang ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo.
Berdasarkan draf yang beredar, Perpres itu merupakan tindak lanjut rencana strategis khusus 2020-2024. Dalam dokumen itu disebutkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sebesar sekitar Rp 1.760 triliun. Rencananya, pengadaan alat-alat tersebut dijalankan hingga 2044 mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika