Kamis 03 Jun 2021 15:41 WIB

Utang Garuda yang Bertambah Rp 1 T Tiap Bulan

Lessor korup sampai pesawat yang terlalu banyak cuma sebagian masalah Garuda.

Kondisi keuangan PT Garuda Indonesia terus memburuk. Garuda Indonesia tercatat memiliki utang 4,9 miliar dolar AS atau setara Rp 70 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp 1 triliun setiap bulan karena terus menunda pembayaran kepada pemasok.
Foto:

Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda  (Sekarga) Tomy Tampatty meminta internal perusahaan dapat melakukan renegosiasi dengan lessor dan creditor secara maksimal. Hal tersebut tertuang dalam opsi penyelamatan Garuda Indonesia versi Sekretariat Bersama Karyawan Garuda.

"Hal ini (renegosiasi yang maksimal) karena menyangkut alat produksi atau pesawat," kata Tomy, Rabu (2/6).

Tak hanya itu, Tomy menegaskan, negara juga harus membantu menjamin semua upaya Garuda Indonesia. Khususnya dalam melakukan restrukturisasi dan renegosiasi dengan lessor, creditor, dan vendor.

Tomy mengatakan, internal Garuda Indonesia juga harus melakukan pembenahan internal. "Di antaranya mengevaluasi semua kontrak dengan pihak vendor untuk kepeningan efisiensi," ujar Tomy.

Dia menambahkan Garuda Indonesia juga harus melakukan upaya maksimal dalam pengelolaan potensi revenue. Khususnya dari lini bisnis kargo, pengelolaan gudang kargo, charter flight, corporate account, dan pendapatan lainnya.

Serikat Karyawan Garuda (Sekarga), Asosiasi Pilot garuda (APG), dan Ikatan Awak Kabin Indonesia (Ikagi) tergabung dalam Sekretariat Bersama Karyawan Garuda Indonesia yakin Garuda Indonesia dapat diselamatkan. Saat ini serikat pekerja juga sudah menyampaikan opsi penyelamatan perusahaan kepada presiden, kementerian terkait, dan lembaga terkait lainnya.

"Kami yakin Garuda indonesia bisa keluar dari permasalahan saat ini dan ke depannya menjadi flag carrier yang sustain dan growth," kata Tomy.

Tomy mengharapkan, opsi yang serikat pekerja tawarkan dapat diterima dan dilaksanakan oleh negara. Hal tersebut demi menyelamatkan Garuda Indonesia sebagai aset Indonesia.

"Jika opsi yang kami tawarkan diterima oleh negara, kami yakin bahwa bantuan dana talangan yang dibutuhkan hanya untuk kepentingan modal kerja selama masa pandemi Covid-19," ungkap Tomy.

Dia juga yakin, jika pandemi Covid-19 berakhir serta penerbangan kembali normal, serikat pekerja optimistis kinerja Garuda indonesia akan membaik. Dengan begitu dapat memberikan deviden untuk negara.

Salah satu opsi yang diusulkan serikat pekerja Garuda yakni mengevaluasi kebijakan rute penerbangan dari internasional. Tomy mengatakan hal tersebut merupakan bagian dari opsi penyelamatan Garuda Indonesia versi serikat pekerja. "Negara harus meninjau kembali kebijakan open sky policy," kata Tomy.

Dia mengatakan saat ini penerbangan maskapai asing di Indonesia sudah terlalu bebas. Bahkan menurunya maskapai asing secara leluasa terbang di rute penerbangan destinasi domestik. "Seharusnya jika negara benar mendukung flag carrier Garuda Indonesia, semua konektivitas dalam negeri harus dilakukan oleh Garuda Indonesia," jelas Tomy.

Dia menambahkan, seharusnya negara juga mewajibkan semua instansi pemerintah, TNI, Polri, dan lembaga negara yang menggunakan APBN dalam perjalanan dinasnya menggunakan Garuda Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan sesuai anggaran perjalanan dinas dengan harga tiket yang ada.

Menteri BUMN Erick Thohor menyebut industri penerbangan seluruh dunia terdampak sangat parah akibat penurunan jumlah pergerakan orang selama pandemi. Erick mencatat jumlah rata-rata kapasitas penumpang di bandara seluruh Indonesia hanya sebanyak 15 persen, setelah sempat naik ke angka 32 persen beberapa waktu lalu. Tak hanya industri penerbangan, moda transportasi lain seperti kereta api pun mengalami tekanan serupa yang hanya mampu mencapai 15 persen sampai 20 persen dari total kapasitas.

"Indutri penerbangan mau yang punya pemerintah atau swasta sangat teddampak. Tentu kita tidak boleh menutup diri atau berdiam diri, kita harus melakukan terobosan, harus melakukan perbaikan, tidak mungkin didiamkan," ujar Erick saat jumpa pers di kantor Kementerian BUMN, Rabu (2/6).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement