REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut, jumlah pengangguran terbuka terjadi penurunan, bahkan disaat pandemi. Hal ini disampaikan Menaker saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, yang juga dihadiri Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/5).
Ida mengatakan, jumlah pengangguran terbuka Indonesia mengalami penurunan sekitar 950 ribu orang pada Februari 2021. "Pengangguran terbuka kita dibandingkan Agustus 2020 menurun, Agustus 2020, akibat pandemi pengangguran kita 9,7 juta. Alhamdulillah dengan segala cara kita bisa menurunkan pengangguran kita berkurang 950 ribu," kata Ida.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk usia kerja Indonesia pada Februari 2021 berjumlah 205,36 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 139,81 juta atau 68,08 persen adalah angkatan kerja. Dengan rincian 131,06 juta atau 93,74 persen berstatus bekerja dan 8,75 juta atau 6,26 persen berstatus penganggur terbuka.
Sebanyak 59,62 persen berstatus pekerja informal dan sebagian besar berpendidikan maksimal SD ke bawah (40,38 persen). Namun demikian, tingkat pengangguran tertinggi justru berpendidikan SMK sebanyak 11,45 persen, diikuti SMA (8,55 persen), universitas (6,97 persen) dan diploma (6,61 persen). Sementara tingkat pengangguran berpendidikan SMP hanya 5,87 persen dan maksimal SD hanya 3,13 persen.
Dua Kebijakan Kemnaker untuk mengatasi mismatch ketenagakerjaan tahun 2020-2024 yaitu yang pertama transformasi Balai Latihan Kerja dengan arah kebijakan mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan intenasional.
“Transformasi BLK dilakukan dengan reformasi kelembagaan, sampai reorientasi SDM untuk meningkatkan kualitas layanan BLK. Kita optimalkan potensi kapasitas latih UPTP, UPTD, dan BLK Komunitas kepada 483.991 orang per tahun, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dengan sebaran di seluruh Indonesia," ujar Ida
Kebijakan yang kedua, yaitu Link and Match Ketenagakerjaan dengan arah kebijakan membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang utuh dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja.
“Kita terapkan strategi mengintegrasikan sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan, yaitu pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DuDi)," ujar Ida.
Ikuti Whatsapp Channel Republika