REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Solo, FX Hadi Rudyatmo, menyayangkan tak diundangnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam acara konsolidasi partai yang dihadiri Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Semarang, Sabtu (22/5). Rudyatmo menyarankan agar Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto segera memanggil Ganjar terkait persoalan rivalitas calon presiden (capres) dalam Pilpres 2024.
Rudyatmo menyayangkan hal tersebut lantaran Gubernur juga kader PDIP dan petugas partai. Jabatan gubenur tersebut merupakan penugasan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sehingga Rudyatmo menilai tidak ada alasan Ganjar tidak diundang.
"Karena kemarin itu konsolidasi dan pemantapan untuk Jawa Tengah, padahal 2024 itu kan kepentingan besar dan pemilihan Gubernur juga 2024. Kalau sekarang ini kita berantem sendiri ya tidak akan selesai-selesai. Dan berantemnya berantem di dalam lah jangan di luar," kata Rudyatmo kepada wartawan, Senin (24/5).
Acara Sabtu tersebut dihadiri oleh kepala daerah dan wakil kader se-Jawa Tengah. Rudyatmo mengikuti acara tersebut secara virtual dari Solo. Awalnya, Rudyatmo berpikir Ganjar juga diundang karena kepala daerah petugas partai, tugasnya melayani masyarakat. Setelah dikroscek ternyata tidak ada. Dia justru mendapatkan pesan berisi undangan yang menyebutkan Ganjar dikecualikan dalam peserta yang diundang.
"Kemarin saya sangat kaget juga karena bagaimanapun Pak Ganjar juga kader partai, kalau memang salah ya dipanggil diselesaikan di dalam ruangan supaya tidak terjadi lagi," ucap mantan Wali Kota Solo dua periode tersebut.
Rudyatmo menyarankan kepada ketua DPD PDIP Jateng yang juga Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang Wuryanto segera memanggil Ganjar. Jika Ganjar melakukan kesalahan, maka perlu diingatkan tetapi di dalam forum secara tatap muka.
Rudyatmo menegaskan, perihal capres dalam Pilpres 2024 menjadi keputusan dari Ketua Umum PDIP. Sehingga, kader partai wajib hukumnya mematuhi dan memenangkan calon yang ditunjuk nantinya.
"Kalau ambisi dan sebagainya itu ukurannya apa. Kedua, biarpun ambisi kalau partai tidak memberi rekomendasi juga tidak akan bisa maju menjadi capres. Kalau hal-hal seperti yang dilakukan Pak Ganjar, ada survei yang dilakukan oleh tim survei menurut saya itu sah-sah saja. Namun keputusan ada di Ketua Umum," paparnya.
Rudyatmo juga meminta agar para kader PDIP dewasa dalam berpolitik. Seluruh rakyat Indonesia punya hak untuk mencalonkan dan dicalonkan, tetapi keputusan di Ketua Umum PDIP. Dia meminta agar persoalan tersebut segera diselesaikan secara musyawarah sesuai dengan Pancasila yang menjadi ideologi PDIP.
"Saya tidak menentang siapapun. Namun persatuan dan kesatuan di tubuh partai jangan sampai dipecah belah oleh oknum-oknum yang tidak ingin PDIP besar," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika