Jumat 21 May 2021 13:08 WIB

Vaksin Gotong Royong Bikin Mumet Pengusaha

Biaya vaksin gotong royong dinilai berat bagi sejumlah pengusaha.

Rep: Uji Sukma Medianti/ Red: Indira Rezkisari
Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada peserta vaksin gotong royong di sentra vaksinasi gotong royong di Senayan Park Mall, Jakarta, Rabu (19/5). Sentra vaksinasi gotong royong ini diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan vaksinasi bagi peserta program vaksin gotong royong yang diperuntukan bagi kalangan swasta, khususnya usaha menengah dan kecil. Prayogi/Republika
Foto: Prayogi/Republika.
Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada peserta vaksin gotong royong di sentra vaksinasi gotong royong di Senayan Park Mall, Jakarta, Rabu (19/5). Sentra vaksinasi gotong royong ini diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan vaksinasi bagi peserta program vaksin gotong royong yang diperuntukan bagi kalangan swasta, khususnya usaha menengah dan kecil. Prayogi/Republika

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Tingginya tarif yang harus dibayar untuk ikut vaksin gotong royong membuat pengusaha di Kabupaten Bekasi keberatan. Ketua Umum Apindo Kabupaten Bekasi, Sutomo, menyebut, saat ini perusahaan masih dalam tahap recovery, sehingga sulit bagi perusahaan untuk menanggung biaya vaksin yang harganya sekitar Rp 800 ribuan per kepala.

"Kondisinya sekarang kan masa-masa di mana perusahaan sedang recovery, kemudian kena beban setiap orang sekitar Rp 800 ribu. Kalau karyawannya 2.000 orang mumet itu kan," jelas Sutomo, kepada wartawan, Jumat (21/5).

Baca Juga

Dia mengatakan, saat vaksin gotong royong bergulir, banyak perusahaan sudah berhitung secara detail. Pada intinya, perusahaan masih keberatan jika harus melaksanakan vaksin gotong royong pada kondisi sekarang.

"Bagi perusahaan besar kelihatannya sih oke saja, tapi yang middle low rata-rata mengalami kesulitan," terangnya.

Saat ini, kata dia, hanya perusahaan multinasional saja yang mampu menyanggupi program vaksin gotong royong. Mereka yang menyanggupi, langsung mendata ke Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

"Yang menyanggupi, kemarin saya lihat datanya, mereka yang menyanggupi masing-masing langsung ke online-nya Kadin bukan ke Apindo," jelas dia. "Datanya ada 10 persenan sih yang masuk ke Kadin itu," tambahnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement