REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Daerah Papua Dance Flassy mengungkapkan, otonomi khusus (Otsus) Papua masih memiliki masalah setelah 20 tahun pelaksanaannya. Pertama, masih rendahnya kesejahteraan masyarakat di sana. 

"Indeks penurunan kemiskinan meningkat, tetapi Provinsi Papua berada di titik paling rendah dibandingkan provinsi lainnya," ujar Dance dalam sebuah audiensi Di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/5). 

Kedua, masih banyak orang asli Papua yang belum merasakan manfaat dari pembangunan di sana. Padahal, dana yang diterima untuk pembangunan sangat besar. 

"Masyarakat yang belum tersentuh pembangunan dan belum menjadi pelaku ekonomi di tanahnya sendiri, walaupun sudah diupayakan melalui program ekonomi kerakyatan," ujar Dance. 

Hal tersebut kemudian berimplikasi pada tingkat pendapatan masyarakat Papua yang masih rendah. Akibatnya, banyak masyarakat yang bermigrasi ke wilayah lain untuk meningkatkan kesejahteraannya. 

"Masyarakat orang asli Papua belum banyak mendapatkan peluang sebagai pelaku bisnis, walaupun sudah ada instrumen yang sudah disiapkan pemerintah yang dirintis sejak UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) sampai saat ini," ujar Dance. 

Hal tersebut semakin diperparah dengan belum optimalnya kerja dari pemerintah daerah di Papua. Ditambah dengan kondisi geografis wilayah di sana yang sulit ditempuh dengan moda transportasi darat. 

"Terutama Pegunungan Tengah dan pulau terpencil yang sebagian besar harus dijangkau dengan transportasi udara dan laut," ujar Dance.

Ikuti Whatsapp Channel Republika